Demo RUU Kesehatan di DPR: Jalan Lumpuh, Jalur Busway Beralih Fungsi

Murianews, Jakarta – Ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan medis dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demo di DPR RI menuntut pembahasan RUU Kesehatan Ombibus Law disetop, Senin (05/6/2023). Akibat demo itu, Jalan Gatot Subroto lumpuh, hingga jalur busway dialihfungsikan untuk akses darurat kendaraan. Demo menolak RUU Kesehatan itu diikuti lima organisasi profesi medis dan kesehatan, PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Demo RUU Kesehatan ini membuat Jalan Gatot Subroto lumpuh, hingga menyebabkan pihak kepolisian menutup jalan tersebut. Arus lalu lintas akhirnya dialihkan ke jalur busway. ”Ada sedikit kepadatan jadi kita alirkan menuju jalur busway, kemudian exit tol yang depan pulau dua kita tutup diluruskan dulu, sampai nanti kita tata dahulu sekiranya sudah bisa kita alirkan baru kita alirkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin dikutip Suara.com. Baca: Lima Organisasi Profesi Kembali Demo Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Polisi mengerahkan 2.432 personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut. Pasukan gabungan tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Seluruhnya hari ini total 2.432 personel yang diturunkan," kata Komarudin. Untuk memecah kemacetan, pihaknya juga telah menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Di samping itu ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari titik aksi tersebut. Demo yang digelar mulai pukul 08.30 WIB itu diklaim diikuti 30 ribu tenaga kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Baca: RUU Kesehatan Dinilai Bisa Bikin Organisasi Profesi Kehilangan Peran Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, demo menolak RUU Kesehatan ini tidak hanya dilaksanakan di depan Gedung DPR, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Total lebih dari 100.000 tenaga medis dan kesehatan turun ke jalan hari ini. ”Kami, para tenaga medis dan kesehatan, sangat mendukung transformasi kesehatan untuk negeri ini. Namun, dalam transformasi kesehatan, seharusnya pemerintah memprioritaskan penanganan masalah kesehatan yang masih belum teratasi, terutama di wilayah terpencil, bukannya dengan mengesahkan RUU Kesehatan yang tidak mendesak ini,” kata Adib mengutip Merdeka.Com, Senin (5/6/2023).