Usia Polisi Pengamanan Pemilu 2024 Dibatasi, Ini Penyebabnya

Murianews, Jakarta – Polri mengeluarkan kebijakan baru terkait personel polisi yang ditugaskan dalam pengamanan Pemilu 2024. Usia polisi yang ditugaskan akan dibatasi tak boleh lebih dari 50 tahun.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesehatan dan efisiensi personel. Apalagi berdasarkan pengamalan Pemilu 2029 lalu, banyak polisi usia di atas 50 yang sakit dan ada yang meninggal karena mengamankan proses pemilu yang panjang.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan jika kebijakan soal pembatasan usia polisi yang bertugas dalam Pemilu 2024 itu merupakan hasil dari refleksi atas pengalaman Pemilu 2019.

”Kelelahan dan rangkaian pemilu yang panjang menyebabkan sejumlah personel, terutama yang berusia di atas 50 tahun, mengalami masalah kesehatan bahkan meninggal dunia,” katanya dilansir Murianews.com dari Humas Polri pada Rabu (30/8/2023).

Oleh karena itu, Polri kini menetapkan aturan bahwa personel yang terlibat langsung dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan berada dalam rentang usia di bawah 50 tahun.

”Kami buat kebijakan untuk (Pemilu) 2024, anggota-anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan di TPS itu harus memiliki catatan kesehatan yang memadai dan usianya tidak boleh di atas 50 tahun,” ujarnya.

Tim medis dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri akan secara cermat menganalisis dampak keletihan pada kesehatan polisi. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting mengingat adanya penurunan kondisi fisik yang umumnya terjadi setelah usia 50 tahun.

”Karena potensi usia 50 tahun ini kecenderungan kondisi fisik seseorang menurun secara ilmiah,” ujarnya.

Dedi menegaskan, langkah ini diambil demi memastikan kesehatan dan performa optimal personel selama Pemilu 2024 berlangsung. Kebijakan pembatasan usia ini juga membawa dampak positif dalam hal penambahan personel.

Polri juga akan melakukan rekrutmen tambahan untuk memenuhi kebutuhan personel organik di wilayah daerah otonom baru, khususnya di Papua.