Murianews, Rembang – Sebanyak 72.977 keluarga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg dari September-November 2023. Bupati Rembang Abdul Hafidz melarang warga menjual bantuan beras dari pemerintah itu.

Bupati Rembang mengatakan, beras yang diterima masyarakat itu harus digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

”Aja didol lo nggih (jangan dijual ya). Kalau ketahuan dijual, maka tidak dikasih lagi. Banyak yang ingin mendapat bantuan ini juga,” kata Abdul Hafidz dikutip Murianews.com, Jumat (15/9/2023).

Bantuan beras dari pemerintah itu diluncurkan untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga beras. Saat ini harga beras meningkat drastis di pasaran harganya mencapai Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.

Bantuan beras diberikan ke masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

”Penerima bantuan ini diambil dari data Kementrian sosial. Data ini memang belum sempurna, namun akan terus diperbaiki,” imbuhnya.

Kepada penerima bantuan, bupati berharap, ke depannya bisa menjadi orang yang bisa memberi, tidak lagi sebagai penerima bantuan. Artinya, kesejahteraanya semakin meningkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada masyarakat.

Bansos ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), dengan setiap KPM akan menerima 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg beras selama tiga bulan.

Jokowi menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk meredam inflasi. Harga beras merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi inflasi, dan harga beras mengalami kenaikan sekitar 5-6 persen pada Agustus 2023.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan para menteri dan kepala daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tetap memantau harga beras secara aktif di lapangan.

”Ini adalah semi operasi pasar, dengan pengeluaran 210 ribu ton setiap bulannya. Selama tiga bulan, bantuan pangan berupa beras akan diberikan kepada 21,3 juta KPM,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 yang digelar di Istana Negara, Senin (11/9/2023).