Ini Sederet Alasan PKS Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN
Ali Muntoha
Senin, 27 November 2023 12:43:00
Murianews, Depok – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan. PKS mengkampanyekan jika Jakarta masih layak sebagai ibu kota.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya dengan tegas akan menolak UU IKN. Penolakan ini menurutnya didasarkan dari aspirasi mayoritas publik dan para akademisi.
”Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," katanya dikutip dari laman PKS pada Senin (27/11/2023).
Ada sejumlah alasan PKS menyatakan penolakan IKN dan ibu kota negara tetap di Jakarta. PKS menyebut, ada tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
”DKI Jakarta tempat di mana Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan ibu kota negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Dari sudut pandang pembangunan, PKS menilai menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
”Tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Syaikhu juga menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan untuk menolak IKN, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
”Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau," kata dia.
Murianews, Depok – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan. PKS mengkampanyekan jika Jakarta masih layak sebagai ibu kota.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya dengan tegas akan menolak UU IKN. Penolakan ini menurutnya didasarkan dari aspirasi mayoritas publik dan para akademisi.
”Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," katanya dikutip dari laman PKS pada Senin (27/11/2023).
Ada sejumlah alasan PKS menyatakan penolakan IKN dan ibu kota negara tetap di Jakarta. PKS menyebut, ada tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
”DKI Jakarta tempat di mana Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan ibu kota negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Dari sudut pandang pembangunan, PKS menilai menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
”Tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Syaikhu juga menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan untuk menolak IKN, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
”Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau," kata dia.
