Rabu, 21 Februari 2024

Duh! Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Ali Muntoha
Rabu, 29 November 2023 15:37:00
Ilustrasi: Paspor. (Freepik)

Murianews, Jakarta – Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, terancam kehilangan kewarganegaraan. Ini disebabkan, para WNI itu keluar masuk ke Malaysia secara ilegal.

Bahkan banyak WNI yang ditahan karena pelanggaran izin masuk atau bekerja di Malaysia. Saat ini KBRI Kuala Lumpur telah mengambil langkah khusus, namun dikhawatirkan tidak bisa efektif jika tidak ada aturan teknis yang mengaturnya.

Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham  Baroto mengatakan, letak geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pelanggaran.

Ia mengatakan, permasalahan kewarganegaraan di Malaysia memang menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan.

”Diperlukan semangat bersama dalam upaya penyelesaian, khususnya bagi WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen (undocumented), agar menjadi jelas status kewarganegaraannya, sehingga bisa pulang ke Indonesia atau kembali bekerja sebagai WNI di Malaysia secara legal,” ujar Baroto dikutip dari laman Kemenkumham, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, untuk menanggulangi hilangnya kewarganegaraan WNI di Malaysia, diperlukan pembahasan bersama dengan semua stakeholder terkait untuk pembentukan peraturan.

”Hal ini guna menjaga prinsip kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan di Malaysia. Kami akan selalu upayakan untuk hal tersebut (pembentukan peraturan)," ujarnya.

Sementara Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia, Hermono, KBRI Kuala Lumpur telah mengambil langkah khusus.

Yakni dengan memberikan dokumen kewarganegaraan bagi WNI yang berada di Malaysia, yang tidak memiliki atau memiliki sebagian dokumen kewarganegaraan yang telah tinggal secara turun temurun, namun tidak pernah kehilangan kewarganegaraan.

KBRI Kuala Lumpur mencatat, telah mengeluarkan 33.742 Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK).

”Kondisi ini merupakan kondisi yang extraordinary dan dikhawatirkan tidak makin berkurang tetapi semakin meningkat, mengingat mudahnya jalur perpindahan manusia dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya,” ujar Hermono .

Namun, lanjut Hermono, KBRI Kuala Lumpur menyadari pemberian SKSK dan SBPK masih membutuhkan pedoman dan regulasi di bawah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

”Kami mengharapkan pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan peraturan teknisnya. Ini dilakukan untuk menghindari hilangnya kewarganegaraan WNI di luar negeri, dan juga sebagai dasar perlindungan negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat dari UU Nomor 12 Tahun 2006," tutup Hermono.

Komentar