Satu Responden Kudus Tolak Disensus Gegara Takut Bayar Pajak Lebih

Murianews, Kudus – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus mengaku menemukan salah satu responden di Kota Kretek menolak untuk dissensus. Gara-garanya, responden tersebut takut bayar pajak lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kejadian ini ditemukan salah satu petugas sensus BPS Kudus di Kecamatan Kota baru-baru ini. Sensus tersebut berkaitan dengan sensus pertanian yang sudah dimulai per 1 Juni lalu. ”Kemarin ada satu responden kami yang menolak, dikiranya buat pendataan pajak. Dia takut membayar lebih ya, karena mungkin pajak naik terus bayarnya jadi dia takut,” kata Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa di sela sosialisasi pelaksanaan sensus pertanian di HOM Kudus, Rabu (7/6/2023). Ketika menjumpai hal seperti ini, sambungnya, BPS akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan. BPS akan menjelaskan jika kegiatan ini bukan berkaitan dengan pemungutan pajak. Melainkan untuk mengetahui kondisi pertanian di Kudus dari sejumlah sisi. Baca: Mengenal Peluang Pasar Baru dari Sensus Pertanian 2023 ”Ini tidak ada kaitannya dengan pajak, semua data yang diberikan pada kami akan kami jamin kerahasiaannya. Data pun nanti yang keluar adalah berupa skala keseluruhan dan bukan perorangan,” sambungnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat khususnya dari kalangan keluarga petani bisa menjawab dengan jujur semua pertanyaan penyensus BPS. Sehingga data yang akan didapatkan nanti benar-benar valid. ”Data itu bisa menjadi penentu kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Bisa terkait alokasi pupuk hingga hal lain yang berkaitan,” tandasnya. Bupati Kudus HM Hartopo juga meminta hal yang sama. ”Ya harapan kami para keluarga petani memberikan data yang sebenar-benarnya, jangan tidak benar dan jangan takut,”ujarnya usai membuka acara. Baca: Sensus Pertanian Kudus 2023 Dimulai Dengan pemberian data yang benar, Hartopo menyebut hasil dari sensus pertanian nantinya bisa digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pas. Utamanya terkait hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan sektor pertanian sendiri. ”Iya sangat jelas bisa digunakan (untuk pembangunan daerah) karena itu kami harapkan para petani bisa menjawab sebaik-baiknya, jangan khawatir bukan soal pajak,” tandasnya.   Editor: Supriyadi