Serapan Anggaran 2023 Pemkab Kudus Masih Rendah

Murianews, Kudus – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus hingga Juni 2023 ini masih rendah. Di mana saat ini baru sekitar 34,44 persen, atau sebesar Rp 817,78 miliar dari total anggaran belanja yang disediakan yakni Rp 2,37 triliun. Bupati Kudus HM Hartopo tidak memungkiri hal ini. Seharusnya, jika sesuai target bersama serapan anggaran hingga bulan ini harus di atas 40 persen. Namun kenyataannya belum sesuai yang ditargetkan. ”Seharusnya memang bulan Juni ini atau sudah mencapai angka 40 persen lebih, tapi memang kami akui belum sampai,” katanya Jumat (23/6/2023). Dia pun kemudian meminta para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus untuk segera memacu kerjanya. Sejumlah pengerjaan proyek juga diharapkan bisa segera dilakukan OPD-OPD terkait. Baca: 11 Bulan, Serapan Anggaran Pemkab Pati Baru 81,7 persen Dia, juga merencanakan akan menggelar rapat pimpinan setiap dua pekan sekali. Dengan begitu diharapkan bisa memantau progres dari masing-masing OPD. ”Kami mencatat masih banyak program kegiatan yang belum terlaksana, terutama yang penunjukan langsung, pokoknya kami harapkan OPD ini bekerja saja, terutama program kegiatan skala prioritas,” tandasnya. Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, anggaran selama 2023 sebesar Rp 2,37 triliun dan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di OPD. Adapun rinciannya untuk pos belanja operasi nilainya sebesar Rp 1,78 triliun, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp 317,74 miliar. Kemudian belanja tak terduga nilainya Rp 6,29 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 270,15 miliar. Sementara realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja operasi mencapai Rp 655,93 miliar atau 36,84 persen. Selanjutnya pos belanja modal sebesar Rp 39,56 miliar atau 12,45 persen. Kemudian untuk pos belanja tak terduga terealisasi 14,02 persen dan belanja transfer sebesar 44,94 persen. Baca: SIHT Kudus Diusulkan di Tanah Pemkab, Bupati Khawatir Serapan Anggaran Sementara untuk OPD dengan persentase realisasi penyerapan tertinggi adalah di Dinas Sosial sebesar 77,14 persen dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 59,86 miliar. Untuk OPD serapan terendah adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yakni serapannya baru di angka 11.62 persen dari anggaran Rp 62,71 miliar.   Editor: Cholis Anwar