12 Kasus Perundungan Ditemukan di Kudus, Semua Berakhir Damai 

Murianews, Kudus – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menemukan adanya 12 kasus perundungan yang terjadi di sekolah.

Belasan kasus tersebut terdapat di berbagai tingkat di Kudus sepanjang 2023. Meski begitu, pihaknya mengakui semuanya berakhir dengan damai.

”Kami mencatat ada 12 kasus, keseluruhannya telah ditangani dan telah berakhir damai,” kata Kepala Dinsos Kudus Agung Karyanto usai sosialisasi kebijakan dan prosedur perlindungan anak di aula Dinas Sosial Kudus, Selasa (17/10/2023).

Untuk mencegah terjadinya hal ini,pihaknya pun telah menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah preventif. Sementara untuk penanggulanganya, pihak dinas kini tengah menyiapkan nomor aduan untuk peristiwa perundungan.

”Jadi ketika ada perundungan nantinya yang bersangkutan atau pihak lain bisa mengadukannya,” tutur Agung.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Dwi Yusi Bergas Catursasi mengungkapkan, perlu adanya peningkatan komunikasi antara siswa dan guru di lingkungan sekolah. Apalagi setelah muncul 12 kasus ini, diharapkan komunikasi efektif bisa diterapkan masing-masing guru.

Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi dan merawat anaknya juga menjadi satu faktor kunci untuk menekan kasus perundungan di Kudus.

”Saya berharap agar peran orang tua dan guru di sekolah dapat menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, dengan tujuan mencegah kasus kekerasan dan bullying,” katanya.

Dia pun kemudian meminta rekan-rekan PKK di tingkat kecamatan untuk aktif menyosialisasikan hal ini ke masyarakat luas. Selain itu, PKK juga diminta untuk menyosialisasikan layana pengaduan perundungan yang kini dibuat oleh pihak Dinsos.

”Saya meminta TP PKK kecamatan untuk secara aktif menyosialisasikan link pengaduan. Tujuannya sangat jelas, kita ingin mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kudus." pungkasnya. 

Editor: Supriyadi

Sosialisasi kebijakan dan prosedur perlindungan anak di Dinas Sosial Kudus (Murianews/Anggara Jiwandhana)