Murianews, Jakarta – Progres pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) diperkirakan baru akan mencapai 15 persen pad 17 Agustus 2024. Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan ke-79 itu, Presiden Jokowi berencana menggelar upacara di IKN.
“Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (jadi),” kata Jokowi sebelum bertolak ke UEA, Selasa (16/7/2024).
Guna mempercepat pembangunan IKN, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpers ini secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.
Jokowi menegaskan kembali, IKN adalah sebuah kegiatan jangka panjang. Pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam wakt 2 atau 3 tahun saja.
“Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar,” tutur Jokowi.
Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9. Pada Pasal 9 ayat 2, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan hingga 190 tahun, melalui dua siklus atau selama 95 tahun siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.
Menurut Jokowi, aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Baik investor dari dalam dan luar negeri.
Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama. Kemudian bisa dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun.
Hak Pakai Bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
“Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, istana presiden, istana wakil presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN,” tutur Jokowi
