Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menilai latar belakang Mukhtarudin yang berasal dari kalangan pengusaha sekaligus politisi membuka dua kemungkinan besar dalam arah kebijakan perlindungan pekerja migran.
“Kemungkinan pertama, watak penguasa yang berorientasi profit dapat menjadikan dunia ketenagakerjaan migran sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pribadi atau kepentingan partai. Ini adalah risiko yang nyata, mengingat sejarah relasi antara kekuasaan dan pasar tenaga kerja yang rentan terhadap eksploitasi,” ujar Aznil seperti dilansir Tribunnews.
Namun, Migrant Watch juga menilai ada ruang harapan dari penunjukanya sebagai menteri P2MI tersebut. Menurut Aznil, latar belakang bisnis dan politik Mukhtarudin bisa menjadi kekuatan strategis untuk membuka akses pasar kerja global yang lebih luas, bermartabat, dan berdaya lindung.
“Kami berharap amanah ini dijalankan sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai instrumen bisnis. P2MI bukan komoditas politik atau ekonomi. Yang dibutuhkan bukan sekadar penempatan, tapi transformasi sistemik yang menjamin hak, martabat, dan masa depan mereka,” tegasnya.
Aznil menambahkan, Migrant Watch akan terus mengawal arah kebijakan menteri P2MI agar tetap berpihak pada perlindungan, keadilan, dan keberdayaan pekerja migran. Sehingga benar-benar memihak kepada kepentingan pekerja.
“Kami menyerukan kepada publik untuk turut mengawasi arah kebijakan ini agar tidak bergeser dari mandat konstitusional dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
Mukhtarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dirnya ditunjuk untuk menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menduduki posisi Menteri P2MI.
Murianews, Jakarta — Penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Menteri P2MI) dalam reshuffle menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025), mendapat sorotan dari organisasi pemantau kebijakan migrasi, Migrant Watch.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menilai latar belakang Mukhtarudin yang berasal dari kalangan pengusaha sekaligus politisi membuka dua kemungkinan besar dalam arah kebijakan perlindungan pekerja migran.
“Kemungkinan pertama, watak penguasa yang berorientasi profit dapat menjadikan dunia ketenagakerjaan migran sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pribadi atau kepentingan partai. Ini adalah risiko yang nyata, mengingat sejarah relasi antara kekuasaan dan pasar tenaga kerja yang rentan terhadap eksploitasi,” ujar Aznil seperti dilansir Tribunnews.
Namun, Migrant Watch juga menilai ada ruang harapan dari penunjukanya sebagai menteri P2MI tersebut. Menurut Aznil, latar belakang bisnis dan politik Mukhtarudin bisa menjadi kekuatan strategis untuk membuka akses pasar kerja global yang lebih luas, bermartabat, dan berdaya lindung.
“Kami berharap amanah ini dijalankan sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai instrumen bisnis. P2MI bukan komoditas politik atau ekonomi. Yang dibutuhkan bukan sekadar penempatan, tapi transformasi sistemik yang menjamin hak, martabat, dan masa depan mereka,” tegasnya.
Aznil menambahkan, Migrant Watch akan terus mengawal arah kebijakan menteri P2MI agar tetap berpihak pada perlindungan, keadilan, dan keberdayaan pekerja migran. Sehingga benar-benar memihak kepada kepentingan pekerja.
“Kami menyerukan kepada publik untuk turut mengawasi arah kebijakan ini agar tidak bergeser dari mandat konstitusional dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
Mukhtarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dirnya ditunjuk untuk menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menduduki posisi Menteri P2MI.
Pelantikan...
Pelantikan Mukhtarudin merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencakup lima posisi menteri. Masing-masing Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri P2MI, dan Menko Polkam. Selain itu, Presiden juga memperkenalkan satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan reshuffle dilakukan sebagai hasil evaluasi berkelanjutan Presiden. Reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibawah Prabowo Subianto.
“Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh bapak presiden, maka pada sore hari ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar Prasetyo.
