Curiga Ada Pelanggaran Pilkada, Harno-Bayu Kini Laporkan KPU Rembang ke DKPP
Cholis Anwar
Senin, 28 Desember 2020 15:22:10
Kuasa Hukum Harno-Bayu, Nimerodi Gulo mengaku pihaknya menemukan sejumlah bukti pelanggaran pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Nilai dari bukti-bukti itu pun dianggap cukup kuat untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara.
“Jadi dengan bukti-bukti yang ada, diduga terjadi pelanggaran yang sistematis dan terorganisir. Pelanggaran TSM ini, dan ini sudah melanggar kode etik. Hal ini kami laporkan ke DKKP,” kata Gulo kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Sebelumnya, Gulo juga melaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Rembang dengan tembusan Bawaslu Provinsi Jateng dan pusat. Kemudian disusul dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hal ini didasari karena kami ingin menjadi pelopor pelaksanaan Pilkada yang jujur dan berkeadilan. Sistem demokrasi di Rembang agar tidak tercederai, menjadi catatan ke depan untuk Kabupaten Rembang,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal mengaku, saat ini pihaknya tengah fokus dengan gugatan MK. Sementara pelaporan tentang kode etik di DKPP sendiri belum menjadi fokus pembahasan di internal KPU Kabupaten Rembang.“Sementara kita fokus di MK dulu, terkait dengan hasil pemilihan yang kemarin ditetapkan oleh KPU Rembang. Kalau dibawa ke ranah DKPP, maka yang disoalkan terkait pelanggaran kode etik,” jelas Iqbal melalui pesan singkat WhatsApp. Reporter: Cholis AnwarEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Rembang - Pasangan calon nomor urut 01 Harno-Bayu melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Hal itu menyusul adanya temuan-temuan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pilkada Rembang 9 Desember 2020 lalu.
Kuasa Hukum Harno-Bayu, Nimerodi Gulo mengaku pihaknya menemukan sejumlah bukti pelanggaran pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Nilai dari bukti-bukti itu pun dianggap cukup kuat untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara.
“Jadi dengan bukti-bukti yang ada, diduga terjadi pelanggaran yang sistematis dan terorganisir. Pelanggaran TSM ini, dan ini sudah melanggar kode etik. Hal ini kami laporkan ke DKKP,” kata Gulo kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Sebelumnya, Gulo juga melaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Rembang dengan tembusan Bawaslu Provinsi Jateng dan pusat. Kemudian disusul dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hal ini didasari karena kami ingin menjadi pelopor pelaksanaan Pilkada yang jujur dan berkeadilan. Sistem demokrasi di Rembang agar tidak tercederai, menjadi catatan ke depan untuk Kabupaten Rembang,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal mengaku, saat ini pihaknya tengah fokus dengan gugatan MK. Sementara pelaporan tentang kode etik di DKPP sendiri belum menjadi fokus pembahasan di internal KPU Kabupaten Rembang.
“Sementara kita fokus di MK dulu, terkait dengan hasil pemilihan yang kemarin ditetapkan oleh KPU Rembang. Kalau dibawa ke ranah DKPP, maka yang disoalkan terkait pelanggaran kode etik,” jelas Iqbal melalui pesan singkat WhatsApp.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha
