”Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka (KKB) bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme, yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara,” kata Hasto mengutip
, Rabu (19/4/2023).
Hasto mengatakan seharusnya pemerintah lebih serius menangani kekerasan yang terjadi di Papua, dengan mengubah KKB menjadi KST. Instrumen negara dapat digunakan untuk melakukan diplomasi internasional terhadap KST.
”Baik dengan melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri. Kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke gereja, dan kelompok adat,” tutur Hasto.Setelah itu kemudian mengedepankan pembangunan yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai ketidakadilan.Menurutnya, Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Dia meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang tepat.”Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun yang menggangu kedaulatan kita. Dan di luar itu, pemerintah juga perlu, melalui instruksi langsung Presiden Jokowi, dengan dijabarkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, seluruh Kepala Staf untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban, dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme,” terangnya.
Murianews, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta kepada pemerintah untuk mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST). Hal ini lantaran belakangan KKB sudah berulah di luar kewajaran hingga prajurit TNI gugur.
”Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka (KKB) bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme, yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara,” kata Hasto mengutip
Detik.com, Rabu (19/4/2023).
Hasto mengatakan seharusnya pemerintah lebih serius menangani kekerasan yang terjadi di Papua, dengan mengubah KKB menjadi KST. Instrumen negara dapat digunakan untuk melakukan diplomasi internasional terhadap KST.
Baca: Satu Anggota TNI Gugur Ditembak KKB
”Baik dengan melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri. Kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke gereja, dan kelompok adat,” tutur Hasto.
Setelah itu kemudian mengedepankan pembangunan yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai ketidakadilan.
Menurutnya, Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Dia meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang tepat.
”Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun yang menggangu kedaulatan kita. Dan di luar itu, pemerintah juga perlu, melalui instruksi langsung Presiden Jokowi, dengan dijabarkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, seluruh Kepala Staf untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban, dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme,” terangnya.
