Jumat, 23 Februari 2024

Menteri ATR/BPN Sebut Rumah di Pulau Rempang Tidak Bersertifikat

Cholis Anwar
Rabu, 13 September 2023 12:30:00
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (Bisnis.com)

Murianews, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengonfirmasi jika tempat tinggal masyarakat di Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

Penegasan ini muncul seiring dengan rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi Rempang Eco City, sebuah proyek yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2023.

Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di Pulau Rempang adalah kawasan hutan, dan dari total luas lahan seluas 17 ribu hektare yang akan dijadikan Rempang Eco City, sekitar 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

”Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak memiliki sertifikat karena memang dulu, semuanya berada di bawah otoritas Batam,” ujar Hadi mengutip Antaranews.com, Rabu (13/9/2023).

Proyek Rempang Eco City diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, yang telah disahkan pada 28 Agustus.

Proyek ini merupakan kawasan terintegrasi yang mencakup industri, perdagangan, dan sektor pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah tersebut dalam hubungan dengan Singapura dan Malaysia.

Menteri Hadi Tjahjanto juga menekankan, sebelum munculnya konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Lebih dari 50 persen dari warga telah menerima usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah.

Pemerintah telah menawarkan opsi relokasi dan mencari tempat tinggal baru yang sesuai dengan gaya hidup nelayan masyarakat Pulau Rempang. Selain itu, mereka juga menyediakan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk lahan seluas 500 hektare yang dekat dengan laut.

Lahan ini akan dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dan langsung bersertifikat, sambil membangun fasilitas seperti tempat ibadah, pendidikan, dan sarana kesehatan.

Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun dermaga bagi nelayan di Pulau Rempang. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan dukungan biaya hidup per keluarga dan mencarikan tempat tinggal yang sesuai.

Komentar