Murianews, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, telah mengeluarkan permintaan resmi kepada TNI dan Polri untuk menjaga netralitas mereka dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menyatakan bahwa netralitas TNI dan Polri memiliki peran penting dalam proses pemilihan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mahfud Md dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024, yang diselenggarakan di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/9/2023).

”Netralitas TNI-Polri sangat penting di dalam pelaksanaan Pemilu ini. TNI-Polri harus menanamkan netralitas terhadap setiap anggotanya sejak saat pendidikan dan harus dijaga selama mereka bertugas, karena peran TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan partai politik,” kata Mahfud.

Mahfud juga menekankan, keterlibatan TNI-Polri dalam pemilu dapat mengganggu kualitas demokrasi jika ada keterlibatan yang tidak netral, yang pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.

Selain itu, Mahfud memberi perhatian khusus kepada Polri dalam membantu memastikan kesuksesan pelaksanaan Pemilu. Ia menyatakan bahwa Polri harus bersatu seperti yang dipesan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

”Pertama, Polri harus bersatu, tidak ada lagi perpecahan dan favoritisme. Kedua, meskipun tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah meningkat dan saat ini mencapai di atas 70 persen, Polri harus terus melakukan reformasi di semua aspek organisasi,” tambahnya.

Mahfud menggarisbawahi pentingnya peran Polri dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung dalam suasana aman. Ia mengingatkan bahwa tahap-tahap awal pemilu saat ini sudah memasuki masa yang sangat penting.

”Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah-wilayah harus segera bersiap, karena tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang sangat penting,” ujarnya.

Mahfud juga mencatat, fase kampanye adalah momen rawan yang bisa memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya tindakan hati-hati dan perlakuan yang adil dalam penegakan hukum.

”Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu. Hal ini harus diiringi dengan inovasi di berbagai aspek, dan Polri harus terus menjadi pengabdi masyarakat, bangsa, dan negara demi kemajuan Indonesia,” tandasnya.