Kamis, 29 Februari 2024

Megawati Larang Kader PDIP Serang Jokowi

Cholis Anwar
Senin, 13 November 2023 07:04:00
Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo menggandeng Megawati Soekarno Putri di sela Rakernas PDIP, Jumat (29/9/2023). (X/@ganjarpranowo)

Murianews, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah melarang keras para kader partainya untuk menyerang wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini muncul dalam konteks sorotan terhadap hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan sebagai calon bakal calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Sementara PDIP sendiri telah mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan bakal wakil calon presiden.

Ahmad Basarah menegaskan, meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, Megawati tetap menghormati Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Basarah menyatakan jika Megawati melarang kader-kader PDIP untuk melakukan tindakan atau perkataan yang menyerang kewibawaan Jokowi sebagai seorang Presiden.

”Sampai detik ini Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden RI dan melarang kader-kader PDIP, siapa pun dia, untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang Presiden. Itu tegas,” ujar Basarah mengutip Kompas.com, Senin (13/11/2023).

Dalam konteks ini, Basarah juga mengingatkan Megawati pernah menunjukkan sikapnya sebagai negarawan saat membela Jokowi yang dihina dan dicaci maki oleh sebagian masyarakat.

Menurut Basarah, Megawati tetap memandang Jokowi sebagai pemegang kekuasaan, kepala pemerintahan, kepala diplomat, panglima tertinggi TNI, dan lainnya.

Walau demikian, Megawati sebagai ketua umum partai politik tetap memegang kendali dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDIP. Dia menjelaskan bahwa hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hak prerogatif partai politik.

”Bu Mega sebagai ketua umum partai politik pemegang mandatoris kongres partai yang diberikan hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDIP,” kata Basarah.

Komentar