Kontrak Layanan Haji Bakal Diajukan Menjadi Tiga Tahun

Murianews, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengusulkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan layanan haji, yakni kontrak jangka panjang selama tiga tahun.

Inovasi ini dibahas dalam pertemuan antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Fattah Masyath, di kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah, Minggu (30/6/2024).

Delegasi PPIH yang dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief mengatakan, dalam surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Menteri Agama Republik Indonesia, diusulkan kontrak layanan haji jangka panjang, terutama untuk layanan di Masya’ir.

”Kerajaan Saudi mendorong agar semua misi haji, termasuk Indonesia, mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih dini dengan kontrak jangka panjang,” ujar Hilman dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin (1/7/2024).

Dengan adanya kontrak jangka panjang, persiapan fasilitas dan layanan diharapkan bisa dilakukan lebih baik dan terencana.

”Ada kepastian penggunaan dan kerja sama, sehingga persiapan layanan bisa dilakukan secara lebih matang,” tambah Hilman.

Pertemuan tersebut juga membahas ketersediaan dan kepastian tempat selama ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta skenario-skenario baru untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji.

Selain kontrak jangka panjang, kedua pihak mendiskusikan beberapa regulasi baru dan perubahan yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan haji ke depan.

”Ada beberapa perkembangan yang sedang dirumuskan, baik untuk haji reguler maupun khusus, dan akan terus kami update,” jelas Hilman.

Hilman juga menyoroti pentingnya memperkuat skema istithaah kesehatan, yang telah terbukti efektif dalam menekan angka kematian jamaah haji Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga hari ini tercatat 329 jamaah wafat, menurun signifikan dibanding tahun lalu yang mencapai 586 orang pada periode yang sama.

”Kami berharap angka ini bisa lebih rendah lagi di masa mendatang. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat skema istithaah kesehatan pada operasional haji 1446 H/2025 M,” tandas Hilman.