Menteri HAM Sebut Tak Ada Program 100 Hari, Ini Alasannya

Murianews, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki program 100 hari seperti kebanyakan kementerian lainnya.

Sebagai gantinya, ia mengusung rencana kerja lima tahun yang ia sebut sebagai ”kondisi darurat” demi membangun rakyat, bangsa, dan negara.

Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).

”Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Pigai dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Pigai sempat menyatakan pada Rabu (23/10/2024) bahwa 100 hari pertama ia akan memfokuskan diri pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM.

Program awal ini juga mencakup penempatan personel yang tepat untuk posisi-posisi strategis di Kementerian HAM.

”Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi serta pengisian staf, maka saya sudah selesai dalam tujuh hari,” tegasnya.

Pigai menceritakan pengalaman rapat pertamanya sebagai Menteri HAM, di mana ia segera mengambil inisiatif untuk menyusun struktur organisasi kementerian.

Alih-alih sekadar mendengar masukan dari staf, Pigai langsung memimpin penyusunan dan revisi rancangan yang telah disiapkan oleh tim internal.

”Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka siapkan langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, dan saya susun lagi,” ujarnya.