Murianews, Jakarta – Pemerintahan dipastikan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur setelah ibu kota baru tersebut siap menjalankan perannya sebagai pusat politik. Hal ini diperkirakan terjadi pada tahun 2028 atau paling lambat 2029.
”Kepindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik, artinya di sana sudah ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dikutip dari Antara, Selasa (10/12/2024).
Hasan menambahkan, pembangunan IKN terus berjalan dan diharapkan selesai sesuai jadwal.
”Jika tidak ada kendala, tahun 2028 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” kata Hasan.
Pemerintah melalui Otorita IKN saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur utama, termasuk gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), serta fasilitas untuk TNI dan Polri.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek pembangunan gedung-gedung tersebut telah selesai dilelang, namun penandatanganan kontrak menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
”Proyek ini tetap akan dilaksanakan setelah revisi DIPA selesai dan kontrak ditandatangani,” ujar Basuki di Jakarta.
Basuki menjelaskan, pembangunan gedung-gedung ini merupakan langkah penting dalam persiapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Dengan rampungnya infrastruktur ini, IKN akan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik.
Otorita IKN terus mengawasi dan memastikan kelancaran proyek-proyek tersebut, yang menjadi bagian dari rencana besar pemindahan ibu kota negara.
