Golkar Tegas, Anggota DPRD Nonaktif Tidak Terima Gaji dan Tunjangan

Murianews, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menegaskan, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tidak lagi menerima gaji dan tunjangan.

Menurutnya, status nonaktif memiliki konsekuensi logis berupa penghentian hak-hak keuangan tersebut.

”Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif,” kata Sarmuji dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2025).

Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia menambahkan jika belum ada aturan yang mengatur hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa segera menyusunnya. Menurutnya, keputusan MKD dapat menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal DPR.

Sarmuji menjelaskan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, tidak logis jika mereka tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.

”Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang,” tegas Sarmuji.

Pernyataannya ini merespons perdebatan publik mengenai hak-hak anggota DPR yang dinonaktifkan.

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan setelah pernyataan dan tindakan mereka menuai kontroversi.

Lima Anggota DPR nonaktif...

Lima anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Partai NasDem), Eko Hendro Purnomo dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Partai Golkar). Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir setelah ia berkomentar mengenai kenaikan tunjangan dewan.

Sementara itu, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach karena pernyataan mereka yang dianggap tidak sejalan dengan sikap partai. PAN juga mengambil langkah serupa terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya karena tindakan mereka dianggap tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.