Jelang Ramadan, Pemkab Rembang Waspadai Aksi Penimbunan Sembako
Edy Sutriyono
Kamis, 25 Mei 2017 12:26:06
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Subakti mengatakan, semua pihak diminta agar mengantisipasi penimbunan bahan pangan yang dikhawatirkan bisa meninbulkan gejolak harga. Seperti halnya yang terjadi, yaitu penimbunan bawang putih, sehingga mengakibatkan harganya melonjak sampai angka Rp 60 ribu per kilogram.
“Ada penimbunan bawang dari India dan Cina sebanyak 182 ton, ini luar biasa. Tentunya hal seperti ini harus kita antisipasi. Alhamdulillah menjelang Ramadan, praktik ini sudah ditemukan oleh jajaran Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan, hal-hal seperti itu terjadi di kabupaten/kota,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan, bahwa pengawasan tidak sekadar tugas dari pemerintah saja, melainkan tugas bersama."Ini bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemkab, kepolisian ataupun TNI saja, tetapi dibutuhkan peran seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Jumlah jajaran pemkab, TNI dan Polri sangat terbatas, sehingga lebih optimal jika dibantu peran serta masyarakat," ungkapnya.
Editor : Kholistiono
Murianews,Rembang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang beserta kepolisian dan Kodim 0720/Rembang saat ini terus melakukan pantauan terhadap kecukupan komoditas bahan pokok, untuk mengantisipasi adanya penimbunan sembako saat Ramadan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Subakti mengatakan, semua pihak diminta agar mengantisipasi penimbunan bahan pangan yang dikhawatirkan bisa meninbulkan gejolak harga. Seperti halnya yang terjadi, yaitu penimbunan bawang putih, sehingga mengakibatkan harganya melonjak sampai angka Rp 60 ribu per kilogram.
“Ada penimbunan bawang dari India dan Cina sebanyak 182 ton, ini luar biasa. Tentunya hal seperti ini harus kita antisipasi. Alhamdulillah menjelang Ramadan, praktik ini sudah ditemukan oleh jajaran Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan, hal-hal seperti itu terjadi di kabupaten/kota,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan, bahwa pengawasan tidak sekadar tugas dari pemerintah saja, melainkan tugas bersama.
"Ini bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemkab, kepolisian ataupun TNI saja, tetapi dibutuhkan peran seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Jumlah jajaran pemkab, TNI dan Polri sangat terbatas, sehingga lebih optimal jika dibantu peran serta masyarakat," ungkapnya.
Editor : Kholistiono
