Murianews, Jepara – Sekitar tujuh ribu keping Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Kini pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) setempat tengah melakukan verifikasi dan validasi (verval).

Isdiyanto Koesworo, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinsospermades Kabupaten Jepara mengatakan, data penonaktifan kartu KIS tersebut dia terima awal bulan ini. Penonaktifan tersebut dilakukan karena adanya dugaan kepesertaan ganda oleh pemegang kartu KIS.

Isdiyanto mengungkapkan, pemegang kartu KIS tersebut ada yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau terdaftar dalam sistem Administrasi Badan Usaha (AHU).

“Penonaktifan itu tujuannya supaya tidak ganda kepesertaan,” kata Isdiyanto kepada Murianews.com, Jumat (29/9/2023).

Pihaknya menyampaikan, sebagian dari mereka memang dulunya terdaftar sebagai peserta kartu KIS ketika statusnya belum berubah. Namun, setelah bekerja sebagai ASN, pengusaha atau buruh pabrik, mereka tidak memperbarui data pada sistem KIS.

“Rata-rata, dulunya memang belum bekerja. Kemudian kerja di pabrik, terus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap dia.

Saat ini, Isdiyanto hanya menyisakan dua hari ini untuk melakukan verval. Namun, sejauh ini baru 800 pemegang kartu KIS tersebut yang telah terverifikasi. Lambannya proses verval itu dikarenakan proses pendeteksian data-data administratif.

Jika memang vervalnya diperpanjang, Isdiyanto akan menggandeng pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka data lalu dilakukan verval. Namun, sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan belum bisa memastikan kolaborasi itu.

“Verval ini semacam hak jawab, apakah yang bersangkutan benar-benar termasuk ke dalam tiga unsur itu atau tidak. Kalau benar, maka nanti jika mau diusulkan jadi peserta KIS pasti akan mental di sistem,” jelas Isdiyanto.

Editor: Budi Santoso