Eksportir Furnitur Jepara Akui Sulit Tinggalkan Pasar AS

Murianews, Jepara – Para eksportir furnitur di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) sedang dihantam badai tarif impor 32 persen yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.

Akibat tarif tersebut, para eksportir mengakui sulit untuk meninggalkan pasarnya di AS.

Salah satu eksportir furnitur Jepara, Maskur Zaenuri menilai, opsi menggeser pasar dari AS ke negara lain tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Sebab berdasarkan data statistik yang ada, 54 persen pasar furnitur berada di AS.

”Untuk mencapai itu (54 persen), kita mencari di luar Amerika, butuh waktu. Tidak bisa langsung setahun dua tahun kita langsung bisa cari pengganti, kayaknya juga tidak semudah itu,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) itu, Sabtu (12/7/2025).

Dua negara pesaing yang paling berat bagi Indonesia di sektor industri furnitur adalah Vietnam dan Malaysia. Sebab dua negara itu di-back up oleh Cina.

Di sisi lain, Trump menerapkan tarif impor kepada dua negara itu lebih rendah dari Indonesia. Yaitu 20 persen untuk Vietnam dan 25 persen untuk Malaysia.

”Kalau kita (Indonesia) 32 persen dan lainnya di bawah itu, tentunya berat untuk kita fight (bersaing),” ujar Maskur.

Meskipun sebenarnya, lanjut Maskur, furnitur Indonesia, khususnya Jepara, memiliki keunggulan lebih dibanding dua negara itu.

Seperti Vietnam yang furniturnya berbasis pada particel board atau serpihan kayu. Sedangkan Indonesia berbasis pada kayu solid.

Meterial Kayu...

”Tidak banyak negara di Asia. Hanya Indonesia yang sebenarnya memiliki kekuatan material (kayu solid),” jelas Maskur.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jepara Witiarso Utomo akan mengumpulkan para pengusaha untuk beraudiensi dengan Kementerian Perdagangan RI untuk memaksimalkan ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) agar bisa melakukan penetrasi pasar di negara-negara lain.

Wiwit menjelaskan, Pemkab Jepara telah melakukan sejumlah langkah mitigasi guna menekan dampak kenaikan tarif tersebut, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) hingga komunikasi dengan pembeli dari AS.

“Kemarin dari pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah kita hadirkan ke Jepara, bertemu dengan para pengusaha untuk membuka pasar-pasar di luar AS,” jelasnya.

Wiwit menyebutkan, saat ini delegasi Kemenlu RI sudah menaungi 104 negara di Timur Tengah, Asia - Pasifik, dan Afrika. Nantinya pemerintah akan melakukan tindak lanjut guna menggali potensi pasar di sejumlah negara itu.

Editor: Supriyadi