Berebut Jabatan Baru, 23 Pejabat Eselon II Jepara Jalani Assessment

Murianews, Jepara – Sebanyak 23 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah (Jateng) mengikuti assessment untuk mendapatkan posisi baru. Mereka berebut untuk menduduki jabatan baru.

Sekretaris daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar sekaligus ketua panitia seleksi (pansel) uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama menyampaikan, assessment itu merupakan tindaklanjut perintah bupati Jepara untuk melakukan mutasi atau rotasi pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

”Ada 23 pejabat eselon II yang dilakukan assessment pendalaman laporan kinerja dan wawancara,” kata Ary, Kamis (28/8/2025).

Mereka diminta memaparkan capaian kinerja sesuai indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana strategis (renstra) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka diuji langsung oleh panitia seleksi (pansel). Selain Ary, pansel ini melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.

Mereka adalah Dr Tuhana selaku akademisi dari Universitas Negeri Surakarta (UNS), Prof Alamsyah selaku akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), dan Junaidi selaku unsur tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Inspektorat Jepara.

Selain itu, ada juga Abdul Syukur perwakilan Pemkab Jepara yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara.

”Tujuannya adalah memetakan potensi dan kompetensi teman-teman kepala OPD. Sehingga mereka nanti ditempatkan di posisi mana, harapan mereka ingin di posisi mana, itu kita nilai sesuai dengan hasil assessment hari ini,” jelas Ary.

Pesan Bupati...

Sebelumnya, 23 pejabat eselon II itu juga telah menghadap dan melakukan paparan kepada bupati Jepara, Witiarso Utomo. Ary mengatakan, bupati ingin melihat secara langsung profil para pejabat itu secara lebih pribadi.

”Secara formal assessment-nya di pansel. Tapi pak bupati ingin melihat secara personal,” imbuh Ary.

Menurut Ary, bupati melihat mutasi atau rotasi itu sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk penyegaran dan mencari pejabat yang bisa bekerja sejalan dengan visi-misinya.

”Pak bupati perlu kepala OPD yang baru, fresh. Yang bisa sejalan dengan visi-misi beliau,” ujar Ary.

Ary menambahkan, hasil asessment ini nantinya akan diserahkan oleh bupati kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk dimintakan pertimbangan sebelum pelantikan. Dia memperkirakan, pelantikan pejabat-pejabat baru itu akan dilakukan pada pekan ke dua September 2025 mendatang.

Editor: Supriyadi