Tekan Komplain Masyarakat, Kudus Siap Wujudkan Kebijakan Berbasis Data

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan "Satu Data, Satu Kata" sebagai pilar kebijakan yang tepat sasaran.

Bupati Kudus Samani Intakoris mengatakan, nantinya akan dilakukan integrasi data dari desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD. Targetnya, integrasi data ini bisa berjalan pada tahun 2026.

Seluruh data pembangunan dapat diakses secara akurat, terukur, dan sinkron dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

”Selama ini angka-angka pembangunan di tingkat desa seringkali masih gamang. Kita ingin pastikan bahwa data stunting, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga angka kemiskinan bisa dihitung dengan benar mulai dari desa,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, selama ini ketidaksesuaian data yang dimiliki desa dengan yang tercatat di BPS masih menjadi persoalan. Akibatnya, beberapa komplain dari masyarakat, terutama soal penerima manfaat seperti PKH, BLT, dan bansos lainnya masih terjadi.

Oleh karena itu, Pemkab Kudus mendorong desa untuk tidak hanya menjadi objek data, tetapi juga subjek yang mampu memahami dan menghitung data sendiri.

”Kita ingin desa melek statistik. Mereka harus tahu bagaimana cara menghitung angka kemiskinan, mengidentifikasi sasaran penerima manfaat, dan memantau perkembangan ekonomi,” tambahnya.

Guna mendukung upaya ini, pemkab juga tengah menyiapkan aplikasi berbasis data terbuka yang memungkinkan masyarakat mengaksesnya.

Melibatkan BPS... 

”Masyarakat harus tahu mereka sudah menerima bantuan apa saja, dan pemerintah bisa memastikan siapa yang belum tersentuh,” katanya.

Langkah ini juga melibatkan BPS untuk menyamakan persepsi dan parameter dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pembangunan di Kudus menjadi semakin presisi dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.