Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menegaskan, percepatan tentu akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan.
Alternatif strategi yang telah ia siapkan untuk mempercepat serapan antara lain yakni memperkuat perencanaan, menambah jumlah alat dan jam kerja, hingga mengintensifkan komunikasi dengan penyedia jasa.
”Mau tidak mau penyedia jasa juga harus bekerja ekstra. Kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya target serapan bisa tercapai sesuai harapan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Minimnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi adanya tambahan sekitar Rp 43 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Kondisi ini membuat PUPR harus melakukan penyesuaian perencanaan dan pengadaan.
Perubahan metode dari sistem pengadaan versi 5 ke versi 6 juga menjadi tantangan tersendiri karena ada perbedaan mekanisme.
”Kalau di versi sebelumnya masih ada negosiasi, sekarang mini kompetisi yang otomatis ada lebih dari satu penyedia jasa yang akan dievaluasi. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu,” jelasnya.
Murianews, Kudus – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus menyiapkan strategi percepatan untuk mengejar realisasi anggaran yang masih rendah. Hingga September 2025, serapan anggaran baru mencapai sekitar 18 persen.
Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menegaskan, percepatan tentu akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan.
Alternatif strategi yang telah ia siapkan untuk mempercepat serapan antara lain yakni memperkuat perencanaan, menambah jumlah alat dan jam kerja, hingga mengintensifkan komunikasi dengan penyedia jasa.
”Mau tidak mau penyedia jasa juga harus bekerja ekstra. Kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya target serapan bisa tercapai sesuai harapan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Minimnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi adanya tambahan sekitar Rp 43 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Kondisi ini membuat PUPR harus melakukan penyesuaian perencanaan dan pengadaan.
Perubahan metode dari sistem pengadaan versi 5 ke versi 6 juga menjadi tantangan tersendiri karena ada perbedaan mekanisme.
”Kalau di versi sebelumnya masih ada negosiasi, sekarang mini kompetisi yang otomatis ada lebih dari satu penyedia jasa yang akan dievaluasi. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu,” jelasnya.
Meski demikian, Harry menegaskan seluruh program tetap berjalan sesuai target. Bidang bina marga, terutama pembangunan dan perbaikan jalan, menjadi yang paling dominan dalam penggunaan anggaran.
Harry optimistis strategi percepatan yang ditempuh akan membuahkan hasil. Tergetnya, pada akhir tahun nanti serapan anggaran sudah bisa mencapai lebih dari 90 persen.
Dengan dukungan kebijakan pimpinan, PUPR Kudus berharap serapan anggaran bisa optimal di akhir tahun, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
”Lebih dari 90 persen, tidak mungkin 100 persen karena ada selisih antara pagu dengan HPS. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan dan menuntaskan seluruh anggaran yang telah diberikan,” pungkasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
