Blora Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

Murianews, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya serius untuk mewujudkan Blora, sebagai kabupaten layak anak. Saat ini, Kabupaten Blora tengah memasuki tahapan verifikasi lapangan hybrid Evaluasi KLA untuk tahun 2022. Verifikasi ini dilakukan dihadapan tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/6/2023). Kegiatan ini dilakukan secara hybrid di Pendopo Bupati Blora. Secara daring (zoom meeting) hadir Plt. Asisten Deputi Pelyanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA RI, Ibu Atwirlany Ritonga, bersama dengan tim. Kemudian juga Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dra. Retno Sudewi. Sedangkan, hadir di Pendopo secara luring, Bupati Blora H.Arief Rohman, bersama Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Forkopimda Blora, dan Ketua TP PKK Blora. Kemudian juga Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD terkait, Pimpinan BUMD, Forum Anak, dan sebagainya. Agenda diawali dengan sambutan dari Plt Asisten Deputi dari Kemen PPPA dan Bupati Blora, dilanjutkan penyampaian paparan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Blora, Mahbub Djunaidi. Agenda kemudian dilanjutkan sesi diskusi dengan gugus tugas, perangkat daerah terkait, serta forum anak. Dihadapan tim penilai, Bupati Blora H. Arief Rohman, sampaikan komitmennya terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blora. "Saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda dan instansi vertikal sangat berkomitmen terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster, kelembagaan, Kelana (kecamatan layak anak) dan Dekela (desa/ kelurahan layak anak) karena anak-anak adalah masa depan bangsa ini," terang Bupati Disampaikannya, pada tahun ini kami sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sehingga pencapaian indikator-indikator Kabupaten Layak Anak diharapkan lebih terarah dan bisa maksimal. BACA JUGA: Geger soal Mobil Dinas Bupati Blora Dipakai Ajudan Antar LC, Begini Faktanya "Termasuk, sektor kelembagaan kabupaten layak anak akan segera kita penuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak anak dan perlindungan anak," Jelasnya Bupati menegaskan, bahwa pemerintah sejatinya memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak, maka dari itu Pemkab Blora beserta seluruh stakeholder terkait akan terus bersinergi mewujudkan hal tersebut. "Bagi Kabupaten Blora, penghargaan KLA bukan merupakan tujuan utama, Penghargaan KLA merupakan bonus terhadap kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak-anak di Kabupaten Blora," tambahnya Editor: Budi Santoso