Rabu, 21 Februari 2024

Hak Disabilitas pada Pemilu 2024 di Grobogan Jadi Perhatian

Saiful Anwar
Senin, 11 Desember 2023 16:17:00
Suasana pertemuan perwakilan KSP ke kantor Bawaslu Grobogan, Senin (11/12/2023). (Murianews/Dok. Bawaslu Grobogan)

Murianews, Grobogan – Perlindungan dan Pemenuhan hak disabilitas dalam Pemilu 2024 nanti menjadi perhatian Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) saat menyambangi kantor Bawaslu Grobogan, Senin (11/12/2023).

Dalam kunjungannya, Tenaga Ahli Kedeputian V Sunarman Sukamto ingin melihat bagaimana penyandang disabilitas diikutsertakan dalam proses Pemilu 2024 di Grobogan. Grobogan menjadi salah satu dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang ia kunjungi.

”Kami ke sini mengecek di lapangan bagaimana implementasi pemenuhan hak politik kaum difabel,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Maman didampingi anggota komunitas Forum Komunikasi Difabel Grobogan (FKDG).

Kang Maman berharap penyelenggara Pemilu bisa menjalankan ketentuan perundang-undangan dengan semestinya. Yakni memberikan kuota kepada para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Di mana, lanjut pria asal Boyolali itu, dalam ketentuannya ada kuota 2 persen bagi kalangan difabel untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

”Paling tidak dari teman-teman penyelenggara Pemilu sudah pernah memberi imbauan soal kuota untuk difabel itu. Itu sebagai bukti telah ada afirmasi kepada teman teman difabel. Kami berharap besok dalam rekrutmen pengawas TPS (PTPS) kuota untuk kalangan difabel bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia juga berharap Bawaslu Grobogan melibatkan komunitas difabel dan terus memublikasikannya. Sebab publikasi ini bisa menjadi cerminan di mata dunia, di Indonesia telah ramah dengan difabel, terutama dalam kepemiluan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menyatakan, jajarannya sudah memenuhi hak untuk kalangan difabel secara optimal.

Salah satu buktinya, pihaknya pernah mengirimkan saran perbaikan ke KPU Grobogan soal akses TPS yang tidak ramah untuk kalangan difabel.

”Yang kami saran perbaikan ke KPU, adalah lokasi TPS yang berada di lantai 2, tentu itu sangat menyulitkan bagi kalangan difabel dan orang tua, makanya kami kirimkan sarper,” jelasnya.

Fitri mengungkapkan adanya dinamika difabel di Grobogan, yaitu data yang tidak sinkron dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial maupun Bawaslu Grobogan. Namun, setelah dikoordinasikan, diketahui kalangan difabel yang punya hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024 yaitu 4.178 pemilih.

Fitri mengatakan, Bawaslu Grobogan juga sudah menjalankan nota kesepahaman (MoU) dengan FKDG pada 23 Maret 2022. Selain itu Bawaslu Grobogan sudah empat kali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan komunitas difabel.

Editor: Zulkifli Fahmi

Komentar