DPRD Grobogan Soroti Raperda Penyertaan Modal BUMD

Murianews, Grobogan – Raperda Penyertaan Modal pada BUMD tahun Anggaran 2025 mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota DPRD Grobogan. Mereka menyampaikannya dalam pemandangan umum yang dibacakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat itu, Senin (1/7/2024).

Fraksi PDIP Perjuangan menyoroti penyertaan modal Pemkab Grobogan pada 2025 kepada PT Jamkrida Jawa Tengah direncanakan sebesar Rp 500 juta, Perumdam Purwa Tirta Dharma sebesar Rp 2,7 miliar, Perseroda BPR Purwa Artha sebesar Rp 1 miliar, dan Perumda Purwa Aksara sebesar Rp750 juta.

”Pertanyaannya, Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan kredit macet yang ditanggung BPR Purwa Artha saat ini berapa? Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan Perkembangan kinerja Perumdam Purwa Tirta Dharma saat ini. Berapa hutang yang ditanggung PDAM saat ini?” ujar juru bicara Fraksi PDIP DPRD Grobogan, Rimbawanto.

Pihaknya kemudian meminta penjelasan terkait perkembangan pengurusan Izin SIPA ke BBWS di tahun 2023 yang sedang diupayakan perijinannya dan juga, terkait realisasi jumlah pelanggan yang masuk daftar Z dari sebanyak 4.394 pelanggan yang tidak mendapatkan air sampai dengan tahun 2023 saat ini.

Penyertaan modal ke PT Jamkrida Jateng juga disoroti Fraksi PKB. Salah satunya terkait penggunaan anggaran itu untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha.

Yakni dapat menjamin kredit UMKM senilai Rp 20 miliar atau sejumlah 400 UMKM yang akan dipergunakan untuk ekspansi penjaminan kredit bagi UMKM.

’’Mohon dijelaskan berapa batasan besarnya kredit yang diterima oleh kreditur atau UMKM dari bank penjamin, dari jumlah yang paling rendah dan yang paling banyak atau besar,’’ tanya Taufiq yang menjadi juru bicara Fraksi PKB di kesempatan itu.

Tak hanya itu, ia juga menanyakan berapa macam kredit yang bisa dijaminkan kepada PT Jamkrida Jateng yang memenuhi syarat penjaminan. Hal lainnya, pihaknya ingin dijelaskan apakah terhadap syarat kredit yang dijaminkan terkait kontrak kredit.

Fraksi PKB juga menyoalkan nilai keuntungan PT Jamkrida Jateng yang disetorkan, sehingga jumlah modal yang disetor sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 6,9 miliar.

’’Pertanyaanya, berapa prosentase Kabupaten Grobogan termasuk pemegang saham dari PT Jamkrida Jateng sampai dengan tahun 2025. Kalau tahun 2023 sebagai pemegang saham PT Jamkrida Jateng sudah 4,04 persen, FPKB mohon penjelasan berapa keuntungan laba atau deviden PT Jamkrida Jateng tahun 2025 dan berapa yang akan diterima oleh Kabupaten Grobogan?’’ tanyanya.

Sedangkan Fraksi Karya Sejahtera, menyoroti kemampuan keuangan daerah hingga harus memberikan suntikan penyertaan modal untuk BUMD.

”Jika kemampuan keuangan terbatas, Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan untuk penyertaan modal tersebut harap dipertimbangkan ulang,” ujar Karyono yang mewakili Fraksi Karya Sejahtera.

Editor: Zulkifli Fahmi