Angka itu termasuk empat posisi kepala dinas yang kosong sejak beberapa waktu lalu.
Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra menjelaskan, kekosongan jabatan struktural tersebut terbilang cukup tinggi.
Kendati demikian, ia enggan memaparkan lebih rinci berapa jumlah yang kosong. Ia hanya menjelaskan, posisi yang kosong terjadi di semua jenjang.
”Semua jenjang ada yang kosong, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (kepala dinas), administrator, hingga pengawas,” ujar dia, Kamis (14/8/2025).
Ia menjelaskan, posisi tersebut yakni di pertanian, perizinan, kependudukan dan catatan sipil, Satpol PP, hingga Inspektorat. Namun, kekosongan terbanyak ada di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Persoalan lainnya, ASN yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi staf atau sekretaris desa sangat sedikit. Menurutnya, dari eselon 3 dan 4, hanya sekitar 10 persen yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Padma mengatakan, pengisian jabatan kini dilakukan lewat sistem Integrated Mutasi (I-Mut) milik BKN. Hal itu mengatur mutasi, kenaikan, hingga pemberhentian ASN.
Murianews, Grobogan – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan mencatat, ada sekitar 16 persen posisi struktural di Pemkab Grobogan saat ini belum terisi.
Angka itu termasuk empat posisi kepala dinas yang kosong sejak beberapa waktu lalu.
Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra menjelaskan, kekosongan jabatan struktural tersebut terbilang cukup tinggi.
Kendati demikian, ia enggan memaparkan lebih rinci berapa jumlah yang kosong. Ia hanya menjelaskan, posisi yang kosong terjadi di semua jenjang.
”Semua jenjang ada yang kosong, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (kepala dinas), administrator, hingga pengawas,” ujar dia, Kamis (14/8/2025).
Ia menjelaskan, posisi tersebut yakni di pertanian, perizinan, kependudukan dan catatan sipil, Satpol PP, hingga Inspektorat. Namun, kekosongan terbanyak ada di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Persoalan lainnya, ASN yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi staf atau sekretaris desa sangat sedikit. Menurutnya, dari eselon 3 dan 4, hanya sekitar 10 persen yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Padma mengatakan, pengisian jabatan kini dilakukan lewat sistem Integrated Mutasi (I-Mut) milik BKN. Hal itu mengatur mutasi, kenaikan, hingga pemberhentian ASN.
Arahan Pimpinan...
”Untuk jabatan struktural, pelantikan baru bisa dilakukan setelah mendapat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN, sementara untuk JPT harus melalui seleksi terbuka,” kata dia.
Lebih lanjut, Padma menyatakan pihaknya mendapatkan arahan pimpinan agar kekosongan segera terisi. Tahun ini, kata dia, Pemkab memprioritaskan mutasi jabatan.
”Untuk seleksi terbuka dijadwalkan tahun depan,” tandasnya.
Seperti diketahui, empat posisi kepala dinas di Grobogan dijabat pelaksana tugas. Keempatnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dijabat Abdul Munib Susanto yang jabatan aslinya yakni sekretaris DPMPTSP setempat.
Kepala Satpol PP dijabat oleh Ruswandi, sekretaris OPD tersebut, Kepala Dinas Pertanian dijabat Kukuh Prasetyo Rusadi yang juga sekretaris dinas setempat.
Sementara, Kepala Dispendukcapil masih dijabat Catur Suhantoro yang posisi aslinya Asisten Administrasi Umum Setda Grobogan.
Editor: Zulkifli Fahmi
