Penanganan Banjir di Pati Butuh Waktu 20 Tahun
Umar Hanafi
Kamis, 9 Maret 2023 16:10:28
Itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya. Ia mengatakan banjir Pati diakibatkan kerusakan hutan di Pegunungan Kendeng maupun Muria.
Kerusakan itu membuat kawasan tangkapan hujan menjadi rusak. Resapan untuk air hujan pun merosot drastis.
’’Kawasan resapan air berganti dengan tanaman semusim. Dan itu mempercepat proses sedimentasi. Sungai menjadi lebih sempit, dangkal. Saat musim hujan datang, sungai tidak mampu menampung air hujan,’’ ujar Martinus.
Baca: DPRD Pati Sesalkan Bantuan Banjir Dipotong 60 PersenPadahal, imbuhnya, jika berfungsi dengan baik, kawasan serapan air tersebut sebenarnya mampu menyerap air hujan hingga 70 persen. Kondisi itulah yang dianggap menjadi penyebab Sungai Silugonggo meluap.
Banjir ini juga diperparah dengan adanya parkir kapal besar di sepanjang muara Sungai Juwana. Parkir kapal itu dinilai menghambat laju aliran air dari hulu menuju laut lepas.
’’Sebanyak 70 persen (air hujan), idealnya masuk ke tanah. Kemudian keluar dalam bentuk mata air dan yang 30 persen masuk ke sungai. Tapi sekarang terbalik, 70 persen masuk ke sungai semua,’’ jelasnya.
’’Sebanyak 70 persen (air hujan), idealnya masuk ke tanah. Kemudian keluar dalam bentuk mata air dan yang 30 persen masuk ke sungai. Tapi sekarang terbalik, 70 persen masuk ke sungai semua,’’ jelasnya.Martinus pun mengungkap pemeliharaan hutan menjadi hal yang perlu dilakukan. Namun, itu bukan kewenangannya tetapi Perhutani. Selain itu, butuh waktu yang cukup panjang untuk memulihkan fungsi hutan.’’Itu membutuhkan 20 hingga 25 tahun baru dirasakan hasilnya. Bayangkan saja tanam keras itu membutuhkan 10-15 tahun. Itu kewenangan Perhutani. Karena dia yang punya kawasan hutannya,’’ ucapnya.Terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menyatakan bahwa penanganan banjir jangka panjang membutuh sentuhan dari pemerintah pusat. Salah satunya terkait normalisasi Sungai Silugonggo.’’Ini banjir kan luapan dari Sungai Juwana. Sungai ini menjadi kewenangan BPWS pusat. Penganggarannya dari pusat. Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan, melihat, dan mengerti apa yang diderita masyarakat Kabupaten Pati,’’ katanya. Reporter: Umar HanafiEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Pati – Penanganan banjir di Kabupaten Pati disebut membutuhkan waktu yang tak sedikit. Diperkirakan, paling cepat dibutuhkan waktu 20 tahun agar masalah banjir tuntas.
Itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya. Ia mengatakan banjir Pati diakibatkan kerusakan hutan di Pegunungan Kendeng maupun Muria.
Kerusakan itu membuat kawasan tangkapan hujan menjadi rusak. Resapan untuk air hujan pun merosot drastis.
’’Kawasan resapan air berganti dengan tanaman semusim. Dan itu mempercepat proses sedimentasi. Sungai menjadi lebih sempit, dangkal. Saat musim hujan datang, sungai tidak mampu menampung air hujan,’’ ujar Martinus.
Baca: DPRD Pati Sesalkan Bantuan Banjir Dipotong 60 Persen
Padahal, imbuhnya, jika berfungsi dengan baik, kawasan serapan air tersebut sebenarnya mampu menyerap air hujan hingga 70 persen. Kondisi itulah yang dianggap menjadi penyebab Sungai Silugonggo meluap.
Banjir ini juga diperparah dengan adanya parkir kapal besar di sepanjang muara Sungai Juwana. Parkir kapal itu dinilai menghambat laju aliran air dari hulu menuju laut lepas.
’’Sebanyak 70 persen (air hujan), idealnya masuk ke tanah. Kemudian keluar dalam bentuk mata air dan yang 30 persen masuk ke sungai. Tapi sekarang terbalik, 70 persen masuk ke sungai semua,’’ jelasnya.
Martinus pun mengungkap pemeliharaan hutan menjadi hal yang perlu dilakukan. Namun, itu bukan kewenangannya tetapi Perhutani. Selain itu, butuh waktu yang cukup panjang untuk memulihkan fungsi hutan.
’’Itu membutuhkan 20 hingga 25 tahun baru dirasakan hasilnya. Bayangkan saja tanam keras itu membutuhkan 10-15 tahun. Itu kewenangan Perhutani. Karena dia yang punya kawasan hutannya,’’ ucapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menyatakan bahwa penanganan banjir jangka panjang membutuh sentuhan dari pemerintah pusat. Salah satunya terkait normalisasi Sungai Silugonggo.
’’Ini banjir kan luapan dari Sungai Juwana. Sungai ini menjadi kewenangan BPWS pusat. Penganggarannya dari pusat. Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan, melihat, dan mengerti apa yang diderita masyarakat Kabupaten Pati,’’ katanya.
Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi
