BPBD Pati Tegaskan Tak Sunat Bantuan Banjir, Ini Penjelasannya

Murianews, Pati – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati menegaskan tidak menyunat bantuan untuk penanganan banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menjelaskan total bantuan sebesar Rp 350 juta dari BNPB sudah terbagi menjadi dua peruntukannya. Yakni, Rp 250 juta untuk operasional dan Rp 100 juta untuk logistik. ’’Banjir yang melanda Kabupaten Pati mengundang atensi dari BNPB, sehingga (mereka) datang ke Pati dan berencana memberikan dukungan oprasional dari dana siap pakai (DSP),’’ jelas Martinus saat ditemui di kantor BPBD Pati, Sabtu (11/3/2023). Baca: Tak Kunjung Surut, Korban Banjir Pati Terserang Berbagai Penyakit Besaran dan peruntukan bantuan itu sudah ditentukan sendiri oleh BNPB. Pihaknya hanya menjalankan dan menyalurkan bantuan itu sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Martinus menjelaskan, dana bantuan operasional ini diperuntukkan guna mendirikan posko tanggap darurat di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Bantuan ini juga untuk mendirikan dapur umum. ’’Untuk belanja alat-alat, BBM, dan sebagainya. Untuk Rp 100 juta berupa barang. Ada 1.000 selimut, 1.000 matras, dan paket sembako atau logistik pangan. Bantuan logistik pangan dan non pangan ini segera kami bagikan ke daerah yang terkena banjir,’’ kata dia. Ia menegaskan tidak ada potongan dalam penyaluran bantuan. Saat ditanya mengenai nominal dana operasional lebih besar dari bantuan logistik, Martinus mengaku itu sudah diatur sendiri oleh BNPB. ’’Jadi tidak ada potongan apa pun bantuan dari BNPB. Bahkan bantuan untuk giat oprasional (Rp 250 juta) sampai hari ini belum ada bentuk uangnya. Tapi kami tetap bekerja. Bantuan dari Baznas dan Korpri tetap kita bagikan. Kami tetap optimalkan,’’ ujar dia. Baca: DPRD Pati Sesalkan Bantuan Banjir Dipotong 60 Persen Di berita sebelumnya, DPRD Pati menyesalkan adanya pemotongan bantuan untuk korban banjir. Di mana, bantuan dipotong hingga 60 persen untuk operasional. Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari anggotanya, Suwarno yang hadir dalam Rapat Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Joyokusumo, Rabu (8/3/2023). ’’Kemarin ketika kami dilapori Pak Warno (Suwarno, red) yang hadir, ketika ada bantuan dari pusat Rp 250 juta, yang 100 juta untuk membantu yang terkena banjir dan yang mahal justru untuk operasionalnya,’’ kata Ali ketika ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (9/3/2023).   Editor: Zulkifli Fahmi