Koordinator aksi Siswo Purnomo mengatakan poin utama tuntutan pihaknya yakni PP 11 tahun 2023. Ada beberapa kebijakan dalam aturan itu yang dinilai memberatkan para nelayan.
’’Pertama kuota penangkapan ikan. Kita khawatir, ini membuka ruang untuk pemodal asing,’’ kata dia usai unjuk rasa.
Kemudian, lanjut dia, terkait pelabuhan pangkalan. Para nelayan hanya diberikan satu pelabuhan pangkalan. Ini dinilai sangat memberatkan pera nelayan.
’’Karena di beberapa pelabuhan pangkalan, infrastruktur dan pembeli belum tersedia. Kita butuh kapal penangangkut untuk efisiensi. Kita butuh pengangkut ini karena nelayan Juwana melaut hingga laut lepas,’’ tutur dia.
Pihaknya juga meminta wilayah tangkapan para nelayan Juwana diperlukan. Dari awalnya yang hanya satu hingga dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menjadi tiga WPP.
’’Kita minta diberikan tambahan WPP. Khususnya WPP 713,’’ ujar dia.
Para nelayan juga mengeluhkan besaran sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Pelaut dan Perikanan (KPP). Nelayan Juwana bahkan sempat terkena denda hingga 1.000 persen.’’Besarnya sanksi administrasi yang memberatkan. Semoga KPP mendengar dan meringankan sanksi administrasi ini,’’ pungkas dia.Di ujung aksi itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua I DPRD Joni Kurnianto dan Wakil Ketua II Hardi menemui para pendemo.Mereka mendukung tuntutan para nelayan. Para pejabat ini juga mendatangani surat dukungan dukungan kepada nelayan. Surat ini bakal diserahkan kepada KKP. Editor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Pati – Ribuan nelayan Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Pati, Rabu (10/5/2023). Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini.
Koordinator aksi Siswo Purnomo mengatakan poin utama tuntutan pihaknya yakni PP 11 tahun 2023. Ada beberapa kebijakan dalam aturan itu yang dinilai memberatkan para nelayan.
’’Pertama kuota penangkapan ikan. Kita khawatir, ini membuka ruang untuk pemodal asing,’’ kata dia usai unjuk rasa.
Baca: Protes Kebijakan, Nelayan Juwana Pati Bawa Keranda Hingga Gelar Aksi Teatrikal
Kemudian, lanjut dia, terkait pelabuhan pangkalan. Para nelayan hanya diberikan satu pelabuhan pangkalan. Ini dinilai sangat memberatkan pera nelayan.
’’Karena di beberapa pelabuhan pangkalan, infrastruktur dan pembeli belum tersedia. Kita butuh kapal penangangkut untuk efisiensi. Kita butuh pengangkut ini karena nelayan Juwana melaut hingga laut lepas,’’ tutur dia.
Pihaknya juga meminta wilayah tangkapan para nelayan Juwana diperlukan. Dari awalnya yang hanya satu hingga dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menjadi tiga WPP.
’’Kita minta diberikan tambahan WPP. Khususnya WPP 713,’’ ujar dia.
Baca: Ribuan Nelayan Pati Gelar Demo, Ini Tuntutannya
Para nelayan juga mengeluhkan besaran sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Pelaut dan Perikanan (KPP). Nelayan Juwana bahkan sempat terkena denda hingga 1.000 persen.
’’Besarnya sanksi administrasi yang memberatkan. Semoga KPP mendengar dan meringankan sanksi administrasi ini,’’ pungkas dia.
Di ujung aksi itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua I DPRD Joni Kurnianto dan Wakil Ketua II Hardi menemui para pendemo.
Mereka mendukung tuntutan para nelayan. Para pejabat ini juga mendatangani surat dukungan dukungan kepada nelayan. Surat ini bakal diserahkan kepada KKP.
Editor: Zulkifli Fahmi
