10.247 Warga Pati Masuk Golongan Miskin Ekstrem
Umar Hanafi
Kamis, 10 Agustus 2023 07:38:00
Murianews, Pati – Sebanyak 10.247 warga Kabupaten Pati masuk dalam golongan miskin ekstrem. Hal itu berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Karena itu, Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengatasi masalah tersebut.
Kepala Bappeda Kabupaten Pati Muhtar menjelaskannya, data awal Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem berada di angka 0,86 persen atau 10.860 jiwa. Kemudian dilakukan verifikasi hasilnya turun menjadi 10.247 jiwa.
”Awalnya 10.860 jiwa. Kemudian dilakukan verifikasi hasilnya turun menjadi 10.247 jiwa. Gerakan ini dibekali standar operasional prosedur (SOP) sehingga pelaksanaannya menjadi terukur. Mulai dari format laporan, kebutuhan, dan evaluasi progres triwulan,” terang Muhtar.
Pemerintah daerah membentuk gerakan pendampingan 1 Organisasi Perangkat daerah (OPD) 1 kecamatan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Verifikasi juga dilakukan, selain itu intervensi kemiskinan bakal dilakukan melalui pendampingan dari berbagai pihak, seperti kalangan pengusaha.
Setelah verifikasi faktual, data kemiskinan ekstrem bakal dicocokkan langsung ke lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian bisa langsung dicoret. Pencocokan dilakukan oleh tim terpadu. Sehingga data benar-benar valid.
”Misalnya nanti ditemukan ada yang masuk data kemiskinan ekstrem tetapi rumahnya sudah bagus atau bahkan punya mobil tentu langsung bisa dicoret,” lanjut Muhtar.
Nantinya intervensi dari penanganan kemiskinan ekstrem adalah intervensi fisik dan sosial. Intervensi fisik adalah pemberian bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni, pemenuhan akses sanitasi, akses air minum dan akses energi listrik.
Untuk intervensi sosial adalah dimasukkan ke dalam program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Lebih lanjut nantinya persoalan kemiskinan ekstrem bakal diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak, agar dapat berpartisipasi menangani persoalan tersebut. Agar tidak sepenuhnya mengandalkan APBD mengingat keterbatasan anggaran.
”Ke depan nanti akan diadakan forum rembuk untuk penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kita sajikan datanya, nanti kita undang kalangan pengusaha, NGO dan lainnya untuk memilih mau membantu yang mana,” papar Muhtar.
Editor: Cholis Anwar
Murianews, Pati – Sebanyak 10.247 warga Kabupaten Pati masuk dalam golongan miskin ekstrem. Hal itu berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Karena itu, Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengatasi masalah tersebut.
Kepala Bappeda Kabupaten Pati Muhtar menjelaskannya, data awal Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem berada di angka 0,86 persen atau 10.860 jiwa. Kemudian dilakukan verifikasi hasilnya turun menjadi 10.247 jiwa.
”Awalnya 10.860 jiwa. Kemudian dilakukan verifikasi hasilnya turun menjadi 10.247 jiwa. Gerakan ini dibekali standar operasional prosedur (SOP) sehingga pelaksanaannya menjadi terukur. Mulai dari format laporan, kebutuhan, dan evaluasi progres triwulan,” terang Muhtar.
Pemerintah daerah membentuk gerakan pendampingan 1 Organisasi Perangkat daerah (OPD) 1 kecamatan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Verifikasi juga dilakukan, selain itu intervensi kemiskinan bakal dilakukan melalui pendampingan dari berbagai pihak, seperti kalangan pengusaha.
Setelah verifikasi faktual, data kemiskinan ekstrem bakal dicocokkan langsung ke lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian bisa langsung dicoret. Pencocokan dilakukan oleh tim terpadu. Sehingga data benar-benar valid.
”Misalnya nanti ditemukan ada yang masuk data kemiskinan ekstrem tetapi rumahnya sudah bagus atau bahkan punya mobil tentu langsung bisa dicoret,” lanjut Muhtar.
Nantinya intervensi dari penanganan kemiskinan ekstrem adalah intervensi fisik dan sosial. Intervensi fisik adalah pemberian bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni, pemenuhan akses sanitasi, akses air minum dan akses energi listrik.
Untuk intervensi sosial adalah dimasukkan ke dalam program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Lebih lanjut nantinya persoalan kemiskinan ekstrem bakal diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak, agar dapat berpartisipasi menangani persoalan tersebut. Agar tidak sepenuhnya mengandalkan APBD mengingat keterbatasan anggaran.
”Ke depan nanti akan diadakan forum rembuk untuk penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kita sajikan datanya, nanti kita undang kalangan pengusaha, NGO dan lainnya untuk memilih mau membantu yang mana,” papar Muhtar.
Editor: Cholis Anwar
