Kades Jakenan Maju di Pilkada Pati Lewat PDIP dan PPP

Murianews, Pati – Kades Jakenan (Kepala Desa Jakenan), Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Novi Eko Yulianto mengaku siap mencalonkan diri sebagai bupati di Pilkada Pati 2024. Dia mengaku sudah mengambil formulir bakal calon bupati (Bacabup) di PDIP dan PPP.

Lelaki berusia 38 tahun ini mengambil formulir bakal calon bupati (Bacabup) dari PDIP dan PPP pada Kamis (9/5/2024) kemarin. Selain dua parpol ini, ia mengaku bakal menjalin komunikasi dan mencoba melamar parpol lainnya.

”Saya mengambil formulir pendaftaran di PPP. Selain ini saya juga sudah mengambil formulir di PDIP. Partai lain insya Alloh ada. Saya jalin komunikasi PKS, Demokrat, Golkar. Saya mencalonkan diri untuk Bupati Pati,” ujar Novi kepada Murianews.com, Jumat (10/5/2024).

Meskipun bukan dari kader partai politik, Novi mengaku hanya berusaha menempuh jalur partai. Dirinya tidak berencana menggunakan jalur independen untuk mencalonkan diri.

”Saya ndak ngambil jalur independen. Saya optimistis pengambilan lewat jalur partai saja. Karena kita bisa sinergi dengan partai lainnya,” kata Novi.

Novi ingin maju sebagai calon Bupati Pati di Pilkada Pati 2024 lantaran mempunyai misi untuk membangun Pati lebih baik. Dirinya ingin memajukan berbagai sektor di Pati, seperti sektor pertanian, nelayan hingga pendidikan.

Nantinya, bila ia benar-benar dipilih partai politik dan ditetapkan menjadi calon Bupati Pati, Novi mengaku siap mengundurkan diri sebagai Kades Jakenan.

”Saya belum mengundurkan diri. Nanti kalau sudah ditetapkan KPU saya akan mengundurkan diri sebagai kepala desa. Saya ingin membangun pertanian, nelayan dan pendidikan itu yang kami utamakan,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil DPC PPP Kabupaten Pati Suwito mengaku pihaknya membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sejak Kamis (9/5/2024) lalu. Selanjutnya masih akan dibuka hingga beberapa pekan kedepan.

”Kami membuat Desk Pilkada Pati. Kami membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pati. Kita godok semuanya. Tapi, rekomendasi tetap di Dewan Pimpinan Pusat,” tandas Suwito.

Editor: Budi Santoso