DPRD Pati: Rekonsiliasi Tak Berarti Pemkab Pati Kebal Kritik

Murianews, Pati – DPRD Pati menilai rekonsiliasi Bupati Pati Sudewo dan Botok Cs tak membuat Pemkab Pati Pati kebal kritik. Sudewo masih bisa dikritik meskipun nantinya rekonsiliasi berhasil.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pati  Ali Badrudin usai audiensi dengan Gabungan Aktivis Pati (GAP) di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Rabu (19/11/2025).

Ali menilai Pemkab Pati memerlukan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja. Kritik dari masyarakat dinilai bisa membuat kinerja pemerintah jauh lebih baik.

”Rekonsiliasi perdamaian, bukan berarti melarang kritik pemerintah. Kalau kritiknya membangun baik asal jangan provokatif dan memecah persatuan Kabupaten Pati,” kata Ali Badrudin kepada Murianews.com.

Ia menyebut masih banyak persoalan di Kabupaten Pati yang memerlukan kritik dan masukan dari masyarakat. Di antaranya soal kesehatan hingga pembangunan.

”Persoalan Pati kan bukan masalah pajak saja. banyak persoalan lainnya, HIV, judol, kesehatan, DBD, itu kan perlu saran dari seluruh masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Ali.

Pihaknya pun mendukung upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini dinilai bisa meringankan masa tahanan pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok.

”Kami ikuti, kami siap mendukung. tapi kalau mengggas, biar dari sana yang menggagas. biarlah GAP melakukan pertemuan dengan yang lain,” tandas dia.

Awal mula...  

Diketahui, Botok cs dipenjara usai menggelar demo mengawal sidang paripurna Hak Angket DPRD. Dalam sidang tersebut, DPRD Pati sepakat memberikan kesempatan kepada Bupati Pati Sudewo untuk memperbaiki kinerja. Pemakzulan pun gagal.

Gagalnya pemakzulan ini membuat massa AMPB kecewa. Mereka kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan memblokir Jalan Pantura Pati-Rembang.

Tindakan ini menjadi celah pihak aparat kepolisian untuk menangkap Botok dan Teguh Istiyanto. Selain keduanya, seorang sopir dari Kabupaten Pati yang berinisial I juga ditangkap. Mereka kini telah dijadikan tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara meskipun hanya memblokir Pantura sekitar 15 menit.

Editor: Anggara Jiwandhana