Ini Plus Minus Zonasi PPDB yang Diwacanakan Dihapus

Murianews, Kudus – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah.

Kondisi itu memantik diskusi di tangah khalayak. Salah satunya Achmad Hilal Madjdi, akademisi Universitas Muria Kudus (UMK).

Ia menanggapi wacana itu dengan mengungkapkan sisi positif dan negatifnya dari penerapan sistem Zonasi pada PPDB sekolah. Menurutnya, penerapan itu sangat menguntungkan bagi sekolah non unggulan.

Plt Wakil Rektor I UMK ini mengingatkan, sebelum penerapan zonasi, sekolah yang tak diunggulkan itu mendapatkan siswa dengan raw input atau kualitas yang kurang. Dengan sistem zonasi, kini jadi lebih merata.

Dengan penerapan zonasi tentunya, calon siswa dengan kualitas baik akan mendaftar ke sekolah terdekat sesuai dengan zonasinya meskipun tempat tujuan belajarnya itu bukan unggulan.

’’Sistem zonasi ini mampu mendongkrak prestasi sekolah non unggulan, itu sisi positifnya. Jadi meski sebelumnya tidak diidolakan, kini mereka ada potensi menerima raw input yang baik,’’ katanya, Sabtu (19/8/2023).

Sedangkan, lanjut Hilal, sekolah yang diunggulkan, sebelum adanya zonasi telah terbiasa mendidik siswa dengan raw input bagus. Ini dimungkinkan akan sedikit mendapat persoalan dalam pembelajaran dengan kultur yang sudah terbangun sebelumnya.

’’Mungkin perlu ditata ulang agar yang menerima sisi negatifnya itu tidak terlalu banyak. Jadi mengeliminer sisi-sisi negatif dan meng-up sisi-sisi positif dari sistem yang sudah berjalan ini,’’ jelasnya.

Hilal lebih menyoroti batasan kuota sekolah. Menurutnya itu pelu ditinjau ulang. Dengan begitu, sekolah swasta yang turut mendidik anak bangsa tak serta merta kehilangan siswa jika sistem zonasi dihapus.

’’Kalau sistem zonasi ini dihapus bayangan saya sekolah-sekolah swasta yang selama ini sudah menerima berkah (siswa) itu akan kehilangan banyak (siswa), bisa jadi begitu bagi yang statusnya kurang diidolakan,’’ ujarnya.

Meski demikian, Hilal yakin, pemerintah akan mempertimbangkan matang terkait wacana penghapusan sistem zonasi tersebut.

’’Tapi saya berkeyakinan pemerintah tidak secepat itu menghapus sistem tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Karena pemerintah sejatinya juga merasakan manfaatnya,’’ pungkasnya.

Editor: Zulkifli Fahmi