Denny Indrayana Surati Megawati, Minta Cegah Gerakan Penundaan Pemilu
Zulkifli Fahmi
Jumat, 2 Juni 2023 17:31:10
Murianews, Jakarta – Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM menyurati Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri. Di surat itu, Denny khawatir akan terjadi penundaan Pemilu 2024.
Surat itu dibacakannya dan diunggah di akun Instagram miliknya, @dennyindrayana99, Jumat (2/6/2023).
’’Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani,’’ kata Denny Indrayana dikutip dari Instagramnya.
Baca: Denny Indrayana Dilaporkan Tekait Hoaks Pemilu Coblos Partai, Kabareskrim: Kami akan Proporsional
Dalam suratnya, Denny Indrayana menilai, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Ia menyebut, bukan soal sistem pemilu tertutup atau terbuka. Namun, ia khawatir terjadi penundaan pemilu.
Denny Indrayana pun merisaukan dengan kondisi hukum di Indonesia. Ia berpendapat, proses hukum yang ada banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024.
’’Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,’’ ujarnya.
Ia kemudian menyinggung soal isu sistem Pemilu Legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka. Di mana, isu itu dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat pada penundaan pemilu.
’’Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,’’ ujarnya.
Baca: Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara soal Sistem Pemilu
Denny Indrayana mengatakan, siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Ia menyebut, kondisi itu saat ini terjadi pada Partai Demokrat.
’’Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi. Saat ini, KSP (Kepala Staf Kepresidenan, red) Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat,’’ katanya.
Menurut Denny Indrayana, situasi itu bukan konflik internal, namun dari eksternal. Di mana, KSP Presiden Jokowi mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
’’Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,’’ ujar Denny Indrayana.
Baca: Mahfud MD Minta Polri Telusuri Informan Denny Indrayana soal Putusan MK
Denny Indrayana menilai, saat ini gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan. Menurutnya, itu tak hanya menjerumuskan Jokowi, tapi juga seluruh elemen bangsa.
’’Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,’’ katanya.
Ia pun meminta Megawati memeriksa informasi itu dan menghentikan siasat penundaan pemilu. Sebab, itu telah nyata-nyata melanggar konstitusi.
’’Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Melbourne, 2 Juni 2023. Denny Indrayana,’’ tutupnya.
Surat itu dibacakannya dan diunggah di akun Instagram miliknya, @dennyindrayana99, Jumat (2/6/2023).
’’Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani,’’ kata Denny Indrayana dikutip dari Instagramnya.
Baca: Denny Indrayana Dilaporkan Tekait Hoaks Pemilu Coblos Partai, Kabareskrim: Kami akan Proporsional
Dalam suratnya, Denny Indrayana menilai, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Ia menyebut, bukan soal sistem pemilu tertutup atau terbuka. Namun, ia khawatir terjadi penundaan pemilu.
Denny Indrayana pun merisaukan dengan kondisi hukum di Indonesia. Ia berpendapat, proses hukum yang ada banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024.
’’Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,’’ ujarnya.
Ia kemudian menyinggung soal isu sistem Pemilu Legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka. Di mana, isu itu dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat pada penundaan pemilu.
’’Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,’’ ujarnya.
Baca: Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara soal Sistem Pemilu
Denny Indrayana mengatakan, siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Ia menyebut, kondisi itu saat ini terjadi pada Partai Demokrat.
’’Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi. Saat ini, KSP (Kepala Staf Kepresidenan, red) Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat,’’ katanya.
Menurut Denny Indrayana, situasi itu bukan konflik internal, namun dari eksternal. Di mana, KSP Presiden Jokowi mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
’’Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,’’ ujar Denny Indrayana.
Baca: Mahfud MD Minta Polri Telusuri Informan Denny Indrayana soal Putusan MK
Denny Indrayana menilai, saat ini gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan. Menurutnya, itu tak hanya menjerumuskan Jokowi, tapi juga seluruh elemen bangsa.
’’Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,’’ katanya.
Ia pun meminta Megawati memeriksa informasi itu dan menghentikan siasat penundaan pemilu. Sebab, itu telah nyata-nyata melanggar konstitusi.
’’Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Melbourne, 2 Juni 2023. Denny Indrayana,’’ tutupnya.
View this post on Instagram
