Jokowi Heran Anggaran Banyak Habis Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menemui penggunaan anggaran yang habis untuk perjalanan dinas dan hal-hal birokrasi yang tak perlu. Sementara, untuk kemanfaatan pada rakyat masih sedikit. Itu diungkapkan Jokowi saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (26/6/2023). Di kesempatan itu Jokowi kembali mengingatkan penggunaan anggaran pemerintah harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan bukan untuk membiayai proses atau birokrasi. ”Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi,” kata Jokowi. Baca: Serapan Anggaran 2023 Pemkab Kudus Masih Rendah Dari sekian yang ia temukan, Jokowi mencontohkan tiga anggaran yang hanya habis untuk birokrasi, seperti rapat-rapat hingga perjalanan dinas. ”Saya berikan contoh penyuluhan pertanian provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar. Rp 1 M untuk perjalanan dinas,” kata Jokowi. Kemudian ada juga penggunaan APBD Kabupaten yang sebagian besar habis untuk perjalanan dinas. Bahkan, tidak ada 20 persen anggaran yang betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. ”Yang kedua ini, pengembangan UMKM di APBD Kabupaten. Pengembangan UMKM tujuannya untuk pengembangan usaha mikro total anggaran Rp 2,5 miliar miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa Nggak ada 20% yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” ujar Jokowi. Kemudian, contoh ketiga pembangunan balai penyuluh pertanian yang menggunakan APBD kabupaten. Pembangunannya menggunakan anggaran total Rp 1 miliar, namun Rp 734 juta untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. ”Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contohnya. Ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen ini kebalik,” keluh Jokowi. Baca: Jokowi Bantah Isu Al Zaytun Dibekingi Istana Jokowi pun mengingatkan agar anggaran yang direncanakan harus fokus pada program unggulan. Misalnya, program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, hingga pengendalian inflasi dan membantu investasi. ”Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri. Sudah bolak-balik juga kami sampaikan membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas,” imbuh Jokowi. Jokowi pun meminta bantuan BPK dan perhatian menteri, kepala lembaga, kepala daerah serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. ”Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilita,s dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pungkas Jokowi.