Jumat, 23 Februari 2024

Calon Hakim MK Reny Dicecar Soal Sunat Vonis Kasus Korupsi

Zulkifli Fahmi
Senin, 25 September 2023 13:43:00
Calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Reny Halida Ilham Malik (YouTube/Kabar DPR)

Murianews, Jakarta – Rekam jejak calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Reny Halida Ilham Malik diungkap dalam uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Komisi III DPR RI, Senin (25/9/2023).

Salah satu rekam jejaknya yakni menyunat vonis kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

Rekam jejak yang tak apik itu diungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Ichsan Soelistyo dan Novri Ompusunggu. Ichsan menyebut, ada 11 kasus korupsi yang mendapat keringanan saat Reny menjadi salah satu majelis hakim.

”Dalam catatan profil Ibu, Ibu pernah menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Jakarta 2016 sampai 2020. Dalam masa jabatan Ibu selama menjadi hakim ad hoc ini tercatat di kami ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya Bu ya. Mendapat keringanan yang diputuskan oleh Ibu sebagai salah satu majelis hakim,” ujar Ichsan dikutip dari siaran langsung di Kanal Youtube Kabar DPR, Senin (25/9/2023).

Ichsan dan Novri kemudian mempertanyakan cara Reny memberi putusan yang adil dan berdasarkan kebenaran saat menjadi hakim MK nantinya. Sebab, diperkirakan pada Pemilu 2024 nantinya MK akan banyak memberikan putusannya.

”Bagaimana Ibu meyakinkan kami bahwa Ibu memberikan putusan yang adil dan berdasarkan kebenaran di Mahkamah Konstitusi,” kata Ichsan.

Sementara itu, Novri terang-terangan menyebut nama Reny sangat terkenal kala memberikan putusannya saat menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Jakarta.

”Nama ibu ini sangat terkenal pada tahun 2021, dalam pro dan kontra putusan jaksa pinangki,” katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan Reny ikut seleksi calon hakim MK sekaligus mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI.

”Dalam seleksi saat ini Anda mencalonkan hakim MK bersamaan, kalau tidak salah, mencalonkan anggota DPD ya. Apa yang melatarbelakangi Anda hingga ingin menduduki posisi tersebut. Apakah karena ambisi semata aja atau sistem hukum di Indonesia menurut Anda belum baik?" kata Novri.

Soal sorotan sunat vonis korupsi, salah satunya pada jaksa Pinangki, Reny mengatakan sudah berpengalaman di banyak putusan kasus korupsi.

”Rekam jejak saya terhadap memberikan keputusan keringanan yang dikatakan, quote an quote koruptor, sebenarnya sebagai hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu 10 tahun 3 bulan. Saya mengadili pemeriksaan, memutus perkara lebih dari 100, dan itu hanya dilihat dari sebagian kecil putusan saya yang menjadi perhatian,” kata Reny.

Reny menyebut putusan terhadap terdakwa kasus korupsi tersebut diambil bersama majelis hakim dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan. Menurutnya, terdakwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

”Namun di balik itu saya dengan majelis selalu mengambil keputusan yang benar-benar bisa mengadopsi dari berbagai aspek dari kepastian hukum dan keadilan, keadilan daripada masyarakat dan keadilan daripada terdakwa sendiri. Jadi tidak bisa melihat keadilan dari masyarakat saja, karena terdakwa pun juga punya hak yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.

Sementara terkait alasan mengikuti seleksi calon hakim MK dan juga sebagai calon DPD RI, ia mengatakan UU tidak melarangnya untuk mengikuti kedua hal tersebut secara bersamaan.

”Pada dasarnya saya sebagai warga negara Indonesia selalu bersikap untuk mengabdi sesuai visi misi saya yaitu mengabdi kepada bangsa negara Indonesia dan undang-undang tidak melarang saya mengikuti hal tersebut,” kata Reny.

Komentar