Rabu, 28 Februari 2024

Periksa Hakim MK, MKMK Kantongi Bukti CCTV

Zulkifli Fahmi
Kamis, 2 November 2023 09:52:00
Jimly Assiddiqie (Kompas.com)

Murianews, Jakarta – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Mereka diperiksa usai dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.

Enam hakim MK yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo sudah diperiksa sejak Selasa (31/10/2023) lalu. Hari ini, periksaan menyasar pada Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah.

Dalam pemeriksaan itu, MKMK mengaku mengantongi sejumlah bukti. Salah satunya rekaman kamera pengawas (CCTV) soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimal capres-cawapres.

CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan dan permohonan yang kemudian diajukan kembali oleh Almas Tsaqibbirru.

”Itu bagian dari persoalan manajemen registrasi dan persidangan. (Bukti yang dikantongi) CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi. Kita periksa salahnya di mana, belum tentu salah juga,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (2/11/2023).

MKMK juga bakal memeriksa panitera yang menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian diterima MK. Panitera tersebut dipanggil untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi memang menjadi salah satu isu yang dipersoalkan para pelapor. Terkait itu, MKMK bakal memeriksa Arief Hidayat dan Anwar Usman. Sebab, keduanya berkaitan dengan tugas panitera.

”Ada kaitannya dengan tugas panitera juga, ada beberapa isu yang terkait dengan mereka juga soal prosedur administrasi, misal prosedur persidangan,” imbuhnya.

Diketahui, para hakim MK dilaporkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran kode etik. Sembilan Hakim MK pun menjalani pemeriksaan oleh MKMK.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, soal gugatan uji materi UU Pemilu soal batasan usia capres-cawapres.

Beberapa perkara terkait itu kemudian ditolak. Namun, hanya satu perkara yang diterima MK, yakni perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

MK memutuskan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Komentar