Mahfud MD Mundur, Pelaku Pelanggaran HAM Berat Tetap Dikejar
Zulkifli Fahmi
Kamis, 1 Februari 2024 21:34:00
Murianews, Jakarta – Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam secara resmi. Keputusan itu pun telah diterima Presiden Joko Widodo usai keduanya bertemu.
Diketahui, Mahfud MD memutuskan mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai Cawapres, berduet dengan Ganjar Pranowo.
Usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Mahfud MD kemudian berpamitan di kantor Kemenko Polhukam dan menggelar jumpa pers di sana, Kamis (1/2/2024).
Dalam jumpa pers itu, Mahfud MD memaparkan isi pertemuannya dengan Jokowi dan tiga laporan kinerjanya pada Kepala Negara tersebut. Salah satunya yakni kinerjanya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
Ia menyebut, penyelesaian secara hukum sangat sulit dilakukan. Saat ini, baru 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditangani. Itu pun baru menyentuh para korbannya.
”Itu biar proses hukumnya berjalan nanti dibicarakan pemerintah atau Menko Polhukam berikutnya. Tapi, yang sudah diselesaikan oleh kemenkopolhukam atas Inpres juga yaitu penyelesaian non yudisial, yaitu untuk korbannya, bukan pelakunya,” katanya seperti dikutip dalam Kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (1/2/2024).
Atas keberhasilan itu, Mahfud MD melanjutkan, Indonesia mendapatkan penghargaan dari Dewan HAM PBB ataus langkah penyelesaian HAM dari sudut korban.
”Saya katakan pada Presiden, Persatuan Bangsa-Bangsa kali ini sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai Pemerintah indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian pelanggaran HAM dari sudut korban. Pelakunya masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu,” katanya.
Mahfud MD juga mengungkapkan, atas keberhasilan itu, Indonesia tak lagi disebut-sebut sebagai negara yang bermasalah dengan HAM dalam sidang HAM PBB tiga kali berturut-turut.
”Selama tiga tahun, waktu saya jadi Menkopolhukam itu, Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah, sebelumnya selalu disebut. Waktu saya mulai 2020-2021-2022 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoaks indonesia itu rusak HAM, saya datang ke sini, markas PBB tidak ada catatan tiga tahun terakhir,” katanya.
Ia pun mengakui, di kalangan Nasional isu pelanggaran HAM masih terus didengungkan. Namun, Mahfud MD menegaskan, di dunia Internasional, Indonesia sudah tak lagi disebut sebagai negara yang mengalami kemunduran.
”Dulu selalu disebut, yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran, sekarang tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi, tapi dunia internasional tidak ada,” imbuhnya.
