Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait dugaan suap pengelolaan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V.
Tiga tersangka itu yakni Direktur PT PML Djunaidi, Staf Peizinan SBG Aditya, dan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady. Mereka ditetapkan tersangka pada 14 Agustus 2025 usai OTT sehari sebelumnya.
Djuanidi dan Aditya merupakan tersangka pemberi suap, sedangkan Dicky Yuana Rady adalah tersangka penerima suap.
Pada tanggal penetapan tersangka, KPK juga mengumumkan menyita uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp8,5 juta, dan dua unit kendaraan roda empat.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya tak menuntup dari informasi-informasi yang diterima.
”Tidak menutup kemungkinan dari informasi-informasi yang kami terima, siapa pun yang nanti disebutkan bahwa ada keterlibatan dari oknum orang atau oknum pejabat atau pegawai tentu kami akan panggil,” ujarnya seperti dikutip dari Antara Jumat (19/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan terkait peluang pemanggilan Raja Juli maupun Siti Nurbaya usai KPK memeriksa Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha, Rabu (17/9/2025) lalu.
Murianews, Jakarta – KPK membuka peluang memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam kasus dugaan suap pengelolaan hutan.
Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait dugaan suap pengelolaan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V.
Tiga tersangka itu yakni Direktur PT PML Djunaidi, Staf Peizinan SBG Aditya, dan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady. Mereka ditetapkan tersangka pada 14 Agustus 2025 usai OTT sehari sebelumnya.
Djuanidi dan Aditya merupakan tersangka pemberi suap, sedangkan Dicky Yuana Rady adalah tersangka penerima suap.
Pada tanggal penetapan tersangka, KPK juga mengumumkan menyita uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp8,5 juta, dan dua unit kendaraan roda empat.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya tak menuntup dari informasi-informasi yang diterima.
”Tidak menutup kemungkinan dari informasi-informasi yang kami terima, siapa pun yang nanti disebutkan bahwa ada keterlibatan dari oknum orang atau oknum pejabat atau pegawai tentu kami akan panggil,” ujarnya seperti dikutip dari Antara Jumat (19/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan terkait peluang pemanggilan Raja Juli maupun Siti Nurbaya usai KPK memeriksa Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha, Rabu (17/9/2025) lalu.
Sementara Itu...
Sementara itu, dia menjelaskan pemanggilan terhadap Dida Migfar dilakukan untuk pemeriksaan silang keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi lain.
”Jadi begini, kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi itu dasarnya pasti ada. Pertama, dasarnya itu disebutkan oleh saksi atau tersangka bahwa yang bersangkutan ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi, kami panggil untuk diminta keterangan,” jelasnya.
Kedua, nama saksi tersebut tercantum dalam dokumen yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani KPK.
”Misalkan ada di surat, surat keputusan atau surat apa pun. Ada tanda tangannya, ada namanya di situ, nah kami akan dalami pada saat bagaimana surat itu misalkan terbit dan lain-lain, latar belakang dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya.
