Sudah Diputuskan MK, Jabatan Pimpinan KPK jadi Lima Tahun

Murianews, Jakarta – Jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula empat tahun akan diperpanjang menjadi lima tahun. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan itu dalam sidang di MK pada Kamis (25/5/2023). MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ”Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata  Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan UU KPK dengan didampingi delapan hakim konstitusi, dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya MK menyatakan, masa jabatan pimpinan KPK yang dibatasi empat tahun dengan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya MK memutuskan jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yakni lima tahun. ”Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah. Baca: Wakil Ketua KPK Minta Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 5 Tahun Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Guntur Hamzah, MK mengatakan, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya. Sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah lima tahun sekali, akan jauh lebih bermanfaat daripada empat tahun sekali. Baca: KPK Geledah Kantor Kemensos RI Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras ”Terlepas dari kasus konkret berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutus apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011,” terangnya.