Jokowi mengatakan jika usulan yang disampaikan Prabowo itu bukan dalam forum kenegaraan, melainkan hanya seminar. Pihaknya pun tak mempermasalahkan hal itu.
”Bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, itu seminar. Itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan boleh-boleh saja, bagus-bagus saja," kata Jokowi di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023) dikutip dari
Merdeka.com.
Jokowi menyebut jika tak mempermasalahkan proposal Prabowo soal perdamiaan Rusia-Ukraina. Dia melihat hal itu bagus-bagus saja dalam sebuah dialog.
”Sekali lagi itu kan dalam sebuah dialog, usulan-usulan, boleh-boleh saja, usulan aja kok, tapi bukan dalam sebuah perundingan antar negara, bukan, ya saya melihat bagus bagus saja," ujarnya.
Baca: Soal Resolusi Damai Konflik Rusia-Ukraina, Prabowo Akan Dipanggil JokowiSementara terkait sikap Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina, Jokowi menyebut jika Indonesia menginginkan perang tersebut segera berakhir.
Menurutnya, sikap Indonesia juga jelas. Yakni sangat menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain.”Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas, teritorial dari negara lain. Tetap dan tidak akan berubah," ucap Jokowi.Jokowi menyebut sikap ini telah juga disampaikan saat bertemu dengan Presiden Rusia dan Ukraina.
Baca: Soal Cawapres Prabowo, Sekjen Gerindra: Cak Imin Pemegang Kunci InggrisSebelumnya Prabowo Subianto mengusulkan resolusi atas konflik Rusia-Ukraina. Ada empat usulan yang disampaikan dalam IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023).Yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Kemudian penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai daerah sengketa. Usulan Prabowo itu menuai pro dan kontra dari pihak luar negeri.
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait proprosal perdamian Rusia-Ukraina yang mendapat sorotan dari pihak luar negeri.
Jokowi mengatakan jika usulan yang disampaikan Prabowo itu bukan dalam forum kenegaraan, melainkan hanya seminar. Pihaknya pun tak mempermasalahkan hal itu.
”Bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, itu seminar. Itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan boleh-boleh saja, bagus-bagus saja," kata Jokowi di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023) dikutip dari
Merdeka.com.
Jokowi menyebut jika tak mempermasalahkan proposal Prabowo soal perdamiaan Rusia-Ukraina. Dia melihat hal itu bagus-bagus saja dalam sebuah dialog.
”Sekali lagi itu kan dalam sebuah dialog, usulan-usulan, boleh-boleh saja, usulan aja kok, tapi bukan dalam sebuah perundingan antar negara, bukan, ya saya melihat bagus bagus saja," ujarnya.
Baca: Soal Resolusi Damai Konflik Rusia-Ukraina, Prabowo Akan Dipanggil Jokowi
Sementara terkait sikap Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina, Jokowi menyebut jika Indonesia menginginkan perang tersebut segera berakhir.
Menurutnya, sikap Indonesia juga jelas. Yakni sangat menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain.
”Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas, teritorial dari negara lain. Tetap dan tidak akan berubah," ucap Jokowi.
Jokowi menyebut sikap ini telah juga disampaikan saat bertemu dengan Presiden Rusia dan Ukraina.
Baca: Soal Cawapres Prabowo, Sekjen Gerindra: Cak Imin Pemegang Kunci Inggris
Sebelumnya Prabowo Subianto mengusulkan resolusi atas konflik Rusia-Ukraina. Ada empat usulan yang disampaikan dalam IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023).
Yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kemudian penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai daerah sengketa. Usulan Prabowo itu menuai pro dan kontra dari pihak luar negeri.
