Pasalnya, ada kriteria-kriteria dan pengelompokan pondok pesantren yang berbeda di tiap bidangnya.
Sehingga ketika dua paslon menyebut jumlah yang berbeda, maka itu adalah hal yang sangat wajar.
”Beda yang jumlah seluruhnya beda juga dengan jumlah yang terverifikasi, sehingga kalau jawabnya beda ya memang lumrah karena sumber datanya meski sama-sama di Kemenag namun beda karena hal-hal itu tadi,” ungkapnya.
Murianews, Kudus – Calon Bupati Kudus nomor urut 01 Samani Intakoris dengan calon wakil bupati Kudus nomur urut 02 Mawahib beda data soal jumlah pondok pesantren atau ponpes di Kudus.
Hal tersebut terjadi ketika segmen kedua debat calon bupati dan wakil bupati Kudus di Hotel Ghripta,Kamis (24/10/2024) malam.
Samani sendiri menyebutkan jika jumlah pondok pesantren di Kudus ini berjumlah sebanyak 101 ponpes. Jumlah tersebut adalah jumlah ponpes yang sudah terverifikasi. Sedang yang belum terverifikasi jumlahnya bisa bertambah.
”Yang memenuhi syarat dan izin operasional 101, kalau yang lain ya banyak sekali, tapi yang 101 sudah punya izin operasional. Nah yang lainnya akan kami bantu berikan izin operasional,” katanya usai debat.
Ia pun menyebut data tersebut merupakan data resmi dari Kementerian Agama. Sehingga data tersebut merupakan data resmi.
”Itu dari Kemenag, jadi tidak mungkin salah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Cawabup 02 Mawahib mengoreksi jumlah pondok pesantren di Kudus ini jumlahnya sebesar 201 ponpes. Atau selisih 100 dari pernyataan Samani.
Mawahib juga menyebut data ini bersumber dari Kementerian Agama Kudus.
”Itu data dari Kemenag to ya,” tuturnya.
Kepala Kementerian Agama atau Kemenag Kudus Suhadi pun tidak kaget bila jawaban masing-masing paslon berbeda.
Pasalnya, ada kriteria-kriteria dan pengelompokan pondok pesantren yang berbeda di tiap bidangnya.
Sehingga ketika dua paslon menyebut jumlah yang berbeda, maka itu adalah hal yang sangat wajar.
”Beda yang jumlah seluruhnya beda juga dengan jumlah yang terverifikasi, sehingga kalau jawabnya beda ya memang lumrah karena sumber datanya meski sama-sama di Kemenag namun beda karena hal-hal itu tadi,” ungkapnya.
