Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli mengungkapkan, komisinya menjumpai beberapa media yang seolah sengaja memiripkan nama media mereka dengan instansi-instansi pemerintahan.
”Ada yang namanya seperti KPK lalu Polri, ini seolah menyaru-nyarukan lembaga terkait,” kata Jazuli dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dewan Pers merasa khawatir bilamana media-media dengan nama mirip instansi pemerintah ini menimbulkan ambigu atau kebingungan di publik.
”Persepsinya seolah kepanjangan tangan instansi tersebut,” tambahnya.
Berdasarkan hasil penelusuran komisinya, juga diketahui konten-konten yang dimuat di media-media tersebut hampir seluruhnya bersifat intimidatif.
”Kontennya bernada intimidatif, ini akan kami lakukan penertiban,” tekannya.
Murianews, Jakarta – Dewan Pers segera melakukan penertiban kepada media-media yang menggunakan nama mirip instansi pemerintah. Fenomena ini dijumpai Dewan Pers di sejumlah daerah sehingga perlu segera ditertibkan.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli mengungkapkan, komisinya menjumpai beberapa media yang seolah sengaja memiripkan nama media mereka dengan instansi-instansi pemerintahan.
”Ada yang namanya seperti KPK lalu Polri, ini seolah menyaru-nyarukan lembaga terkait,” kata Jazuli dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dewan Pers merasa khawatir bilamana media-media dengan nama mirip instansi pemerintah ini menimbulkan ambigu atau kebingungan di publik.
”Persepsinya seolah kepanjangan tangan instansi tersebut,” tambahnya.
Berdasarkan hasil penelusuran komisinya, juga diketahui konten-konten yang dimuat di media-media tersebut hampir seluruhnya bersifat intimidatif.
”Kontennya bernada intimidatif, ini akan kami lakukan penertiban,” tekannya.
Aduan meningkat 100 persen...
Jumlah aduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers meningkat 100 persen lebih di periode Januari hingga Juli 2025 ini. Lebih tinggi dibanding tahuh 2024 pada periode yang sama.
Dewan Pers menyebut salah satu penyebab tingginya jumlah aduan yang masuk ke mereka adalah karena suburnya pertumbuhan media baru di Indonesia.
Namun Dewan Pers menyayangkan fenomena ini tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan kualitas dari media-media baru tersebut.
”Menjamurnya media baru terutama online yang mayoritas tumbuh di berbagai daerah ini tidak diimbangi dengan banyak hal. Satu adalah kualitas jurnalisnya, kedua semangat media dalam memproduksi produk jurnalistiknya,” tutup Jazuli
Selain adanya ketimpangan antara pertumbuhan media baru dengan peningkatan kompetensi media, Dewan Pers juga menilai salah satu penyebab naiknya aduan tersebut adalah karena masyarakat kini sudah sadar.
Masyarakat sudah paham bagaimana cara menghadapi pemberitaan-pemberitaan yang merugikan mereka.
