Pelaksanaan program ini akan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, entah itu beras oleh Bulog atau minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD mereka akan unggah data ke sistem untuk diverifikasi oleh BPKP dan BPK. Mekanisme ini cukup baik, agar masyarakat menerima produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas,” pungkas Arief.
Murianews, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan program bantuan pangan. Program yang dimaksud tersebut adalah bantuan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran bantuan akan mulai dilaksanakan Oktober mendatang. Ia memastikan produk yang diberikan memiliki kualitas terbaik.
”Seperti diketahui, bantuan beras untuk Oktober dan November sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam dinamikanya, kemarin ada usulan dari Ketua Banggar DPR untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Arief sebagaimana dilansir dari detikcom, Senin (22/9/2025).
Arief menambahkan, penggunaan bantuan beras dan minyak ini akan memanfaatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN pangan.
Hingga 19 September, stok beras CPP mencapai 3,91 juta ton, sementara stok minyak goreng tersedia sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.
”Badan Pangan Nasional akan menyampaikan ini dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama, termasuk soal anggaran, jumlah penerima, dan spesifikasi produk. Jadi, perlu melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” tuturnya.
Diawasi berbagai pihak...
Pelaksanaan program ini akan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, entah itu beras oleh Bulog atau minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD mereka akan unggah data ke sistem untuk diverifikasi oleh BPKP dan BPK. Mekanisme ini cukup baik, agar masyarakat menerima produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas,” pungkas Arief.
