DBH Jakarta Dipangkas Drastis, Jakarta Tunda Proyek Tak Prioritas
Anggara Jiwandhana
Sabtu, 4 Oktober 2025 12:20:00
Murianews, Jakarta – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat secara signifikan memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan langkah penyesuaian anggaran.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya akan menunda sejumlah proyek pembangunan yang tidak termasuk dalam skala prioritas utama.
”Semua sudah tahu bahwa pemerintah pusat meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kita sikapi segera,” ujar Rano Karno di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara sebagaima dilansir dari detikcom, Sabtu (4/10/2025).
Konsekuensi langsung dari pemotongan dana ini adalah perubahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sedang disusun.
”Dengan konsekuensinya bahwa tentu saja yang namanya RAPBD harus diubah,” tegasnya.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Rano Karno memastikan dua sektor vital, yakni air bersih dan transportasi massal tetap menjadi fokus utama dan akan dilindungi dari pemangkasan. Proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) dipastikan akan terus berjalan.
”Kita pilih prioritas mana yang utama. Air ini prioritas, kemudian MRT juga prioritas. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak (prioritas) kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda,” ungkap Rano.
Ditunda...
Kemudian, pembangunan lain yang dianggap kurang mendesak harus diikhlaskan untuk ditunda hingga kondisi keuangan kembali membaik. Pemprov DKI berharap efisiensi anggaran ini tidak sampai mengganggu pelayanan dasar yang diberikan kepada warga Jakarta.
Rencana perubahan anggaran mendesak ini akan segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Rano Karno menyebut bahwa pertemuan resmi dengan DPRD akan dimulai pada Senin pekan depan.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, telah mengungkapkan besaran pemangkasan DBH yang cukup mengejutkan.
Dari target awal sebesar Rp 26 triliun, dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan terpangkas hingga menyisakan hanya sekitar Rp 11 triliun. Ini berarti terjadi defisit dana sekitar Rp 15 triliun.
