Korupsi Kuota Haji: KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk periode 2023-2024. Terbaru, KPK memanggil Muharom Ahmad, Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura).

”Saksi (terkait) dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Muharom Ahmad diperiksa di Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi untuk memperjelas kasus yang telah naik ke tahap penyidikan ini.

Meskipun telah naik ke tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik masih fokus mendalami secara rinci praktik jual beli kuota haji khusus hingga aliran dana dari praktik tersebut.

”Dalam haji khusus ini sebetulnya kan ada antrean juga. Artinya ada pihak-pihak atau calon jemaah yang menyalip antrean yang sudah ada. Nah itu seperti apa praktik-praktik di lapangan termasuk harganya berapa begitu kan itu beragam,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain praktik penyalipan antrean, KPK juga menelusuri aliran uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada pihak-pihak atau oknum di Kementerian Agama.

”Termasuk juga terkait dengan aliran-aliran uang dari para PIHK ini kepada pihak atau oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah itu seperti apa? Aliran itu lewat perantara siapa, melalui siapa, kita terus susuri,” tambahnya.

Pengembalian uang... 

Dalam pengusutan ini, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah biro travel dan asosiasi terkait. KPK juga telah menerima pengembalian sejumlah uang dari pihak asosiasi dan travel, termasuk dari Ustaz Khalid Basalamah selaku pemilik Uhud Tour.

KPK mengapresiasi pengembalian uang ini sebagai hal yang positif dan menunjukkan sikap kooperatif biro travel dalam proses penyidikan. KPK pun mengajak biro travel lainnya untuk bersikap serupa agar kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini dapat terungkap secara terang benderang.

Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang berpusat pada alokasi kuota haji tambahan ini.