Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, 16 Orang Ikut Diamankan!

Murianews, Tulungagung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik. Kali ini, sebanyak 16 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di Tulungagung, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

OTT KPK ini sontak menarik perhatian luas, mengingat posisi strategis kepala daerah dalam pemerintahan. Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terkait kasus yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Dilansir dari Antara, juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT KPK yang dilakukan pada Jumat (10/4/2026) malam tersebut. Ia menyebut tim penyidik KPK bergerak cepat dan berhasil mengamankan sejumlah pihak.

“Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” ujar Budi Prasetyo, Sabtu (11/4/2026).

Meski demikian, Budi Prasetyo belum merinci identitas seluruh pihak yang ditangkap dalam OTT KPK ini. Pihaknya juga juga belum mengungkap perkara apa yang menjadi dasar OTT KPK tersebut.

“Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya,” tambahnya.

Konfirmasi serupa datang dari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia memastikan bahwa OTT KPK memang terjadi di Tulungagung dan membenarkan keterlibatan sang bupati.

“Benar (OTT di Tulungagung),” kata Fitroh.

Sudah Banyak kena OTT KPK...

Saat ditanya lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa Gatut Sunu Wibowo termasuk di antara pihak yang diamankan. Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara resmi kasus yang melatarbelakangi OTT KPK tersebut.

Lembaga antirasuah itu memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. Biasanya, dalam kurun waktu tersebut, KPK akan melakukan pemeriksaan intensif sebelum menetapkan tersangka dan mengumumkan konstruksi perkaranya.

OTT KPK terhadap kepala daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK kerap menindak pejabat daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, mulai dari suap hingga penyalahgunaan anggaran.